Senin 29 Jun 2020 17:21 WIB

Muzani Usul Pemerintah Gelar Rapid Test di Ponpes

Menurut Muzani, pemerintah wajib memikirkan keberlangsungan pendidikan di ponpes.

Rep: Erik PP/ Red: Erik Purnama Putra
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR sekaligus Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani.
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR sekaligus Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra mengusulkan kepada pemerintah menyisihkan sebagian anggaran penanganan pandemi Covid-19, untuk dialokasikan layanan rapid test bagi para santri di pondok pesantren (ponpes). Menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, kebijakan itu merujuk pola pembelajaran di ponpes yang memiliki kekhususan, karena santri diwajibkan untuk tinggal atau bermalam di tempat tersebut.

Dengan menggelar rapid test secara gratis maka pencegahan penyebaran Covid-19 di ponpes bisa diminalisasi seminimal mungkin. Rapid test gratis juga tidak memberatkan orang tua santri maupun pengelola ponpes, serta memberi dampak positif bagi pengajaran sehari-hari.

“Dipikirkan bagaimana rapid test kesehatan para santri disubsidi pemerintah. Rapid tes gratis. Apalagi pemerintah mempunyai kepentingan tes secara acak dan biaya itu dikeluarkan pemerintah,” jelas Muzani dalam siaran di Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Muzani, pemerintah wajib memikirkan keberlangsungan pendidikan di ponpes. Karena jika tidak ada bantuan sama sekali, sambung dia, nasib perkembangan ponpes ke depannya bisa terancam apabila pandemi Covid-19 tidak segera berlalu. "Supaya kualitas SDM terjaga seperti yang diharapkan pemerintah, sektor pendidikan dibuka terakhir karena paling rentan," kata Muzani.

Wakil Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) itu juga mendorong pemerintah memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung proses belajar mengajar daring atau online selama wabah virus corona belum pergi dari Indonesia. Dia menegaskan, Gerindra bakal memperjuangkan subsidi kuota internet bagi para siswa yang kini harus belajar di rumah.

Pasalnya, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, seluruh siswa harus belajar di rumah hingga awal tahun 2021 mendatang. "Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, dan santri," ucap Muzani.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menjelaskan, mutu pendidikan di Indonesia berada dalam ancaman. Hal tersebut dikarenakan proses belajar mengajar dari jarak jauh melalui internet mengalami banyak hambatan. Untuk itu, pemberian subsidi internet, khususnya bagi santri di ponpes bisa menjaga mutu pendidikan.

"Ini menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan kalau ini tidak sukses. Apakah mungkin pemerintah memberi subsidi untuk penggunaan kuota internet. Sebab (pendidikan) ini menjadi penting bagian dari pembangunan sumber daya manusia," ucap Muzani.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement