Saturday, 18 Zulhijjah 1441 / 08 August 2020

Saturday, 18 Zulhijjah 1441 / 08 August 2020

Gunung Kidul Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan

Senin 29 Jun 2020 13:27 WIB

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih

Areal lahan sawah milik petani yang mengalami kekeringan di Bukit Pathuk Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.Gunung Kidul sudah dilanda kekeringan sejak awal Juni. Ilustrasi.

Areal lahan sawah milik petani yang mengalami kekeringan di Bukit Pathuk Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.Gunung Kidul sudah dilanda kekeringan sejak awal Juni. Ilustrasi.

Foto: Humas Pusdatin Kementan.
Gunung Kidul sudah dilanda kekeringan sejak awal Juni.

REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Penetapan tersebut dilakukan karena wilayah ini sudah dilanda kekeringan sejak awal Juni sehingga membutuhkan penanganan cepat seperti distribusi air bersih kepada warga terdampak kekeringan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunung Kidul Edi Basuki mengatakan, bupati telah menandatangani surat keputusan (SK) tentang status tanggap darurat kekeringan. "SK sudah ditandatangani bupati bulan Juni ini. Artinya, ke depan sudah harus siap menghadapi kekeringan," kata Edi, Senin (29/6).

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak membahas hal itu pada Mei lalu, mulai dari PDAM hingga pemerintah kecamatan. "Kami berharap camat berkoordinasi dengan kepala desa untuk membuat daftar wilayah mana yang nanti kekurangan air. Kami akan cek antara data PDAM dan data kami," katanya.

Pemkab Gunung Kidul menganggarkan Rp 740 juta untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Nilai ini lebih besar dibanding 2019 lalu yang sekitar Rp 500 juta.

Ia mengatakan, beberapa kecamatan juga sudah memiliki anggaran sendiri untuk dropping seperti Kecamatan Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Paliyan, Panggang, Purwosari, Patuk, Gedangsari, dan Ponjong. "Kami akan membuat skala prioritas dalam dropping air bersih ini," katanya.

Untuk itu, Edi meminta pemerintah desa memetakan kawasan kekurangan air. Pemetaan ini akan menjadi data penyaluran bantuan.

Di tingkat kecamatan, ada dua yang membuat peta wilayah kekeringan. Dua kecamatan itu adalah Saptosari dan Semanu. Kecamatan Semanu telah meminta dropping air delapan tangki, sementara Kecamatan Samanu belum mengirim permintaan.

Menurut dia, pemerintah desa bisa memetakan wilayah kekeringan disertai dengan sarana penampungan air hujan (PAH). Selain itu, pemerintah desa diminta menyiapkan akses jalan yang sempat ditutup akibat pandemi Covid-19.

"Selama ini banyak jalan ditutup portal permanen. Kami tidak bisa menentukan wilayah kekeringan, tetapi kami sudah menyiapkan," kata Edi.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA