Thursday, 11 Zulqaidah 1441 / 02 July 2020

Thursday, 11 Zulqaidah 1441 / 02 July 2020

MWA ITB dan Sosok Din Syamsuddin

Senin 29 Jun 2020 09:31 WIB

Red: Nur Hasan Murtiaji

Gerbang Kampus ITB/ilustrasi

Gerbang Kampus ITB/ilustrasi

Tokoh sekaliber Prof Din di MWA ITB mestinya bukan keanehan, tetapi keniscayaan.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: M Suhedi Abdurrahman, Alumni Teknik Sipil ITB angkatan 1976

 

Membaca komentar Prof Dr Zainuddin Maliki, wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengenai berita mundurnya Prof Din Syamsuddin sebagai anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Teknologi Bandung karena desakan beberapa alumni ITB (Republika.co.id, 27 Juni 2020) yang mengatasnamakan dirinya sebagai "Gerakan Alumni ITB Anti Radikalisme" menyadarkan kita bahwa sosok Prof Dr Din Syamsuddin bukan sekadar satu sosok atau pribadi yang besar, tetapi di belakang beliau ada ormas besar Muhammadiyah yang pernah beliau pimpin selama dua periode.

Karena itu, upaya pembunuhan karakter terhadap pribadi Din Syamsuddin dengan tudingan serampangan sebagai seorang radikal tanpa alasan yang dapat diterima akal sehat, pasti akan menyinggung harga diri dan kehormatan bukan hanya seorang Prof Din Syamsuddin, tetapi juga jutaan warga Muhammadiyah yang pernah beliau pimpin.

Jika dilihat dari petisi yang diajukan oleh "Gerakan Alumni ITB Anti Radikalisme" adalah terkait dengan Pasal 20 Ayat (1) Statuta ITB menjelaskan bahwa MWA adalah merupakan organ tertinggi di ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB serta mengawasi pelaksanaannya. Selanjutnya Pasal 20 Ayat (2.c) Statuta ITB merumuskan bahwa Anggota MWA haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut: mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan ITB.

Petisi tersebut rupanya menganggap bahwa Prof Din Syamsuddin tidak mampu menjaga dan membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan ITB. Petisi tersebut rupanya menganggap bahwa seorang anggota MWA yang mampu menjaga dan membangun hubungan haruslah menjadi seorang "penurut". Padahal, seorang anggota MWA seperti Prof Din Syamsuddin dipilih tentu karena dinilai memiliki kemampuan menjaga dan membangun hubungan dengan pemerintah, masyarakat, dan ITB dengan tetap menjaga integritas moral dan kenegaraan yang diharapkan.

Karena Prof Din Syamsuddin adalah orang yang memiliki banyak peran di berbagai institusi, maka seharusnya MWA dapat mengerti bahwa Pak Din akan memiliki banyak pandangan sesuai dengan institusi yang dibawanya. Yang terpenting adalah Prof Din Syamsuddin tidak membawa nama MWA untuk pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan MWA.

Untuk itu peran Ketua MWA menjadi penting ketika ada pandangan Prof Din yang tidak sesuai dengan pandangan MWA dengan cara memangginya dalam suatu sidang atau pertemuan di kalangan internal MWA. Bukan sebaliknya, ketika ada pandangan Prof Din yang tidak sesuai dengan pandangan "Ketua MWA", maka Ketua MWA membawa masalah pandangan Prof Din ini keluar dari wilayah MWA, tetapi menyeretnya ke wilayah lebih luas, yaitu wilayah yang melibatkan alumni yang menamakan dirinya “Gerakan Alumni ITB Anti Radikalisme”. Gerakan ini adalah suatu rekayasa yang muncul sebagai lanjutan dari kristalisasi alumni yang terjadi sebagai akibat adanya pemilihan presiden yang lalu.

Ini adalah suatu sikap dari Ketua MWA yang tidak wise. Mengapa demikian? Karena ini akan menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan alumni dan civitas academica ITB yang sudah tenang dari kegaduhan karena pemilihan presiden kemarin. Kenapa Ketua MWA kemudian menjadi berpihak kepada alumni yang menyebut dirinya "Kelompok Anti Radikalisme".

Suatu istilah yang banyak dipertanyakan para alumni mengapa istilah itu ada di ITB. Mengapa Ketua MWA kemudian menjadikan seakan-akan ITB ini hanya menjadi milik suatu kelompok yang kalau disusuri sejarahnya adalah kelompok yang pernah hadir pada saat pemilihan presiden kemarin. Ketua MWA seharusnya sadar bahwa ITB bukanlah milik satu kelompok alumni saja. Ketua MWA seharusnya justru harus dapat mengayomi seluruh alumni, bukan hanya melindungi satu kelompok saja.

Sirajuddin Muhammad "Din" Syamsuddin adalah seorang akademisi, seorang guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. Aktivitas seorang Din Syamsuddin tidak hanya sebatas wilayah kampusnya di Ciputat.

Prof Din sudah menjadi tokoh nasional dan internasional yang disegani dan dihormati. Karena itu UIN Syarif Hidayatullah tidak pernah sedikit pun merasa tercoreng kredibiltasnya, ketika Din melontarkan gagasan, pemikiran, dan kritiknya terhadap pemerintahan yang tengah berkuasa karena yakin bahwa gagasan, pemikiran, dan kritik itu terlahir dari rasa kecintaan terhadap Tanah Air, lahir dari rasa nasionalisme beliau yang sudah tak diragukan lagi.

Selain itu pernyataan-pernyataan Prof Din secara akademis dapat dipertanggungjawabkan, dan hak seorang akademisi untuk menyatakan pendapatnya, kendati pun itu bertentangan dengan pandangan pihak penguasa. UIN Syarif Hidayatullah mestinya bahkan merasa terangkat dengan ketokohan seorang dosennya yang bernama Din Syamsuddin ini. Sungguh tidak banyak akademisi Indonesia yang memiliki reputasi nasional dan internasional sekaliber Prof Din.

Prof Din bukan hanya tokoh Muhammadiyah, tetapi ada berbagai organisasi tingkat nasional dan internasional yang menjadi tempat beliau pernah dan terus berkiprah. Di antaranya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang merupakan rumah beliau, MUI, ICMI, dan beberapa badan dunia yang bergerak dalam dialog antaragama, kebudayaan, peradaban dan perdamaian.

Bagi lembaga-lembaga tersebut, Prof Din dengan pengetahuan, wawasan, dan kebijaksanaannya merupakan figur intelektual dengan basis ilmu agama yang mumpuni, dan sebagai penyatu dari keberagaman yang ada. Tuduhan tak berdasar dari sebagian kecil alumni ITB yang mengeklaim dirinya sebagai "Gerakan Anti Radikalisme" kepada sosok Prof Din pada hakikatnya dapat dipandang juga sebagai pelecehan terhadap kredibilitas lembaga-lembaga nasional dan internasional di mana Prof Din masih berkiprah di dalamnya.

Dalam wawancara tersebut, Prof Zainuddin Maliki juga mengingatkan bahkan pada zaman ketika Sukarno masih kuliah di "ITB" zaman Belanda dulu (THS: Technische Hoogeschool te Bandoeng), seorang Sukarno yang sejak mahasiswa sudah dikenal sebagai aktivis nasionalis tidak ada masalah untuk melanjutkan kuliahnya di THS.

Beliau tidak di-DO oleh Rektor THS saat itu karena ativitas politiknya yang mengkritisi dan bertentangan dengan penjajah Hindia Belanda. Ini menunjukkan bahwa kaum penjajah saja masih menghormati norma-norma universal kehidupan kampus dengan bertoleransi terhadap perbedaan pandangan politik civitas academica-nya karena kampus adalah dunia akademik yang menghargai perbedaan pendapat.

 
Sukarno tidak di-DO oleh Rektor THS saat itu karena ativitas politiknya yang mengkritisi dan bertentangan dengan penjajah Hindia Belanda.
 
 

Selama mahasiswa itu bisa menyelesaikan seluruh syarat akademik di THS, maka yang bersangkutan layak diganjar gelar sarjana, regardless political view yang dia anut, regardless kepercayaan atau agama yang dia yakini. Objektivitas merupakan norma dunia akademik sejak dahulu kala, dan itu kaidah yang dilestarikan oleh seluruh kampus terkemuka di belahan dunia manapun.

Kisah heroik Rektor ITB Prof Iskandar Alisjahbana ketika kampus ITB dikepung tentara lantaran mahasiswa ITB berdemo menyuarakan anti kebijakan rezim Orde Baru saat itu tidak boleh kita lupakan, sebagaimana Sukarno mengingatkan kita: "Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah (jasmerah) apalagi mengingkarinya."

Mungkin para alumni ITB senior yang ikut menandatangani petisi gerakan antiradikal itu termasuk mereka yang menjadi saksi hidup bagaimana lembaga pendidikan tinggi ITB pada saat mereka masih mahasiswa dulu telah menunjukkan determinasinya, mempertahankan harkat dan martabat intelektualnya, mempertahankan kebebasan mimbar akademik yang sudah menjadi tradisi dunia kampus bahkan sejak zaman penjajahan Belanda sekalipun. Ini memang tradisi universal yang  menjadi ciri khas dari karakter perguruan tinggi di dunia.

Klik "Google" dan ketik "Din Syamsuddin", kita akan mendapati ratusan informasi tentang siapa Din Syamsuddin, apa komentar dan tulisannya, apa saja aktivitas beliau dan sebagainya. Berikut adalah di antara sederet pengalaman dan kesibukannya, sebagiannya masih berlangsung hinga kini, yang terekam dalam Wikipedia tentang pengalaman Prof Din.

Dia pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah dua periode (2005–2010 dan 2010-2015), chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations atau CDC (sejak 2007), anggota Strategic Alliance Russia based Islamic World (sejak 2006), anggota UK-Indonesia Islamic Advisory Group (sejak 2006), Chairman World Peace Forum atau WPF (sejak 2006), honorary President dari World Conference on Religions for Peace (WCRP) yang berbasis di New York (sejak 2006), Wakil Ketua Umum MUI Pusat (2005-2010), Wakil Ketua Dewan Penasihat ICMI Pusat (2005-2010), Vice Secretary General dari World Islamic People's Leadership yang berbasis di Tripoli (sejak 2005).

Berikutnya adalah anggota World Council of World Islamic Call Society yang berbasis di Tripoli (sejak 2005), Presiden dari Asian Committee on Religions for Peace (ACRP) yang berbasis di Tokyo (sejak 2004), ketua Indonesian Committee on Religions for Peace (IComRP) sejak 2000, Sekretaris Umum MUI (2000–2005), Wakil Ketua PP Muhammadiyah (2000–2005), Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan MPR-RI (1999), Wakil Sekjen DPP Golkar (1998–2000), Wakil Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan MPR-RI (1998).

Lainnya adalah Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Depnaker RI (1998–2000), Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP Golkar (1993–1998), anggota Dewan Riset Nasional (1993–1998), Sekretaris Dewan Penasihat ICMI Pusat (1990–1995), Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (1990–1993), Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (1989–1993), Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada 1985, dosen atau Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sejak 1982), dosen di berbagai perguruan tinggi (UMJ, UHAMKA, UI, 1982–2000). Semasa mahasiswa pernah tercatat sebagai ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta (1980-1982) dan Ketua IPNU Cabang Sumbawa (1970–1972).

Sebagai tambahan, ada yang belum tertulis dalam daftar aktivitas Prof Din pada Wikipedia, yakni hingga kini adalah Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) yang dideklaraskan pada Mei 2016. Berdirinya PIM ini diukung tak kurang dari 45 tokoh di antaranya Siti Zuhro, Philip Kuntjoro Widjaj, Ali Masykur Musa, Umar Husin, Yohanes Handojo Budhi Sedjati, dan Lieus Sungkharisma.

PIM dimaksudkan sebagai wadah merealisasikan cita-cita kemerdekaan dan wadah yang melibatkan elemen bangsa lintas agama, suku, ras dan profesi, bergerak dalam aksi sosial kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan jejak akivitas dan pengalaman itu, adakah tanda yang menunjukkan beliau bisa dituduh sebagai orang radikal, fundamentalis, yang antitoleransi, anti keberagaman sehingga dianggap bertentangan dengan Statuta ITB? Bahkan aktivitasnya menunjukkan keberpihakan pada toleransi atas keberagaman agama, suku, ras dan lainnya untuk dikemas dengan baik supaya menjadi kekuatan yang memajukan bangsa, bukan memporakporandakan keutuhan dan eksistensi bangsa.

 
Aktivitas Prof Din menunjukkan keberpihakan pada toleransi atas keberagaman agama, suku, ras dan lainnya.
 
 

Dengan mepertimbangankan kontribusi yang telah ditunjukkan Prof Din di dunia ilmiah, agama, kebudayaan, dan peradaban pada level nasional maupun internasional, Senat Akademik ITB telah memilihnya menjadi salah seorang anggota MWA periode 2019-2024 yang dipilih dari kalangan eksternal. Dengan harapan, masuknya Din dapat memperkaya khazanah keilmuan di ITB agar tidak "garing" dengan ilmu-ilmu eksakta dan keteknikan saja, tetapi juga tercerahkan dengan ilmu agama, sosial politik, dan kebudayaan.

Selain itu, secara historis ITB adalah kampus pergerakan yang senantiasa dinamis dengan motonya "In Harmonia Progressio". Karena itu maka kehadiran tokoh sekaliber Prof Din di MWA ITB mestinya bukan keanehan, tetapi bahkan merupakan keniscayaan.

Penghormatan terhadap perbedaan pendapat merupakan roh kebebasan akademik dan roh demokrasi. Karena itu mempermasalahkan hak individu untuk berbeda pendapat sejatinya melanggar statuta perguruan tinggi ITB dan tradisi keilmiahan perguruan tinggi di dunia.

 
Penghormatan terhadap perbedaan pendapat merupakan roh kebebasan akademik dan roh demokrasi.
 
 

Apakah para alumni ITB yang menamakan dirinya sebagai "Gerakan Anti Radikalisme" tersebut sudah bercermin sebarapa besarkah kontribusi mereka untuk bangsa dan negara ini? Adakah di antara mereka yang memiliki rekam jejak kontribusi kebangsaan, keumatan, dan aktivitas skala internasional yang mengarahkan pada perdamaian dunia,  dengan level mendekati apa yang telah dilakukan Prof Din?

Tidak ada salahnya dan belum terlambat bagi para alumni ITB untuk belajar dari sosok seorang Din yang integritas, kredibilitas keilmiahannya, serta kontribusi sosial-politiknya sudah teruji dalam perjalanan hidupnya hingga saat ini.

Vivat academia, vivant professores

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA