REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada berbagai elemen umat kepada masyarakat Aceh yang rela membantu menolong pengungsi Rohingya yang telah lama terombang-ambing di lautan dari Myanmar. Namun demikian, fakta makin bertambahnya pengungsi di Indonesia, perlu disikapi pemerintah dengan lebih lugas.
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mukti mengapresiasi, langkah yang dilakukan oleh para warga Aceh. Menurutnya, hal itu merupakan tindakan kemanusiaan yang muliah dan amal shalih yang mencerminkan pengalaman ajaran Islam yang mulia.
“Kami sangat salut dan mengapresiasi warga Aceh yang menyelamatkan para pengungsi Rohingya beberapa waktu lalu,” kata Abdul Mukti saat dihubungi Republika, Ahad (28/6).
Namun demikian, dia menjelaskan, pertolongan yang mulia tersebut juga memiliki dampak yang bukan tidak mungkin menjadi permasalahan baru di Tanah Air. Misalnya, terkait berapa lama para pengungsi itu akan tinggal, siapa yang akan mengurus kebutuhan hidup, kesehatan, dan keamanan mereka.
Selama ini, Abdul Mukti mengatakan, status pengungsi Rohingya belum jelas. Padahal, sebelum-sebelumnya terdapat pula pengungsi Rohingya yang ada di wilayah lainnya di Indonesia. Dalam rentan waktu yang lama, para pengungsi itu pun akhirnya memiliki masalah dengan masyarakat setempat.
“Selama ini belum jelas apa statusnya. Apakah mereka pengungsi atau apa? Belum lagi muncul masalah baru karena mereka para pengungsi itu malah bermasalah dengan masyarakat,” ujarnya.
Solidaritas umat dan bangsa Indonesia untuk para pengungsi Rohingya jelas sangat diperlukan. Baginya, hal itu adalah panggilan iman dan kemanusiaan. Namun, dia juga menggarisbawahi bahwa sampai kapan kiranya bantuan pengungsian itu dapat dilakukan Indonesia mengingat permasalahan dan kewajiban di dalam negeri pun belum seluruhnya tertangani pemerintah.
Menurutnya, apabila penegasan status warga Rohingya itu adalah pengungsi, maka mereka adalah kewajiban pemerintah dan UNCHR. Namun jika mereka bukan dikategorikan sebagai pengungsi, dia menilai, status mereka yang tidak jelas itu akan menimbulkan masalah baru.
Untuk itu, dia menegaskan, Indonsia perlu bersikap secara politik melalui Assosiation of Southest Asian Nation (ASEAN) dan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Hal itu agar Pemerintah Myanmar dapat menghentikan semua diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
“Indonesia harus tegas. Jalan kemanusiaan yang selama ini ditempuh ternyata tidak cukup kuat untuk mempengaruhi sikap pilitik Pemerintah Myanmar,” ujarnya.
Atas dasar kemanusiaan itu pula, dia mengatakan, bahwa Muhammadiyah mengusulkan kemungkinan para pengungsi Rohingya untuk ditampung di pulau khusus. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan untuk Pengungsi Vietnam dan Irak. Muhammadiyah yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pun telah banyak membantu etnis Rohingya.
Dalam waktu dekat ini, pihaknya menyebut AKIM akan diaktivasi kembai untuk membantu pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia. Bantuan tersebut bisa terlaksana dengan kemungkinan apabila Pemerintah Indonesia bisa menyediakan wilayah khusus.
“Masalah pengungsi Rohingya menurut saya akan berlangsung lama. Maka haruslah ada penyelesaian komprehensif, terutama terkait politik, keamanan, dan kemanusiaan,” pungkasnya.
Solidaritas Umat
Direktur Komunikasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Lukman Aziz mengatakan, sehari setelah warga Aceh menyelamatkan pengungsi Rohingya, ACT cabang Lhoksumawe segera beraksi di lapangan dengan memberi bantuan pangan. Pada tahap selanjutnya, ACT secara kolektik pun diberikan tugas untuk memberikan penanggulangan di bidang trauma healing dan kebutuhan pangan.
Berdasarkan catatannya, hingga saat ini ACT telah menggerakkan 13 tim yang berasal dari cabang dan pusat untuk membantu para pengungsi Rohingya. Tercatat, sebanyak tiga unit kendaraan rescue, food truck, dan motor diterjunkan ke lapangan.
“Dalam satu food truck itu mampu memberikan 2.500 porsi makanan per hari. Kita kirimkan langsung dari Jakarta,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
