REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menyambut positif rencana pemerintah mulai mengembangkan pangan lokal selain beras bagi konsumen di Indonesia. Namun, petani membutuhkan kepastian pasar dan akses penjualan dari produksi yang dihasilkan.
Ketua KTNA, Winarno Tohir, mengatakan dari sisi produksi, pangan lokal berbasis kewilayahan tidak memiliki masalah besar. Petani bisa dengan mudah mengganti komoditas beras yang biasa rutin dibudidayakan. Hanya saja, itu perlu dibarengi dengan permintaan dari konsumen.
"Soal produksi dan budidaya tidak usah khawatir, yang penting petani itu punya jalur yang jelas, ke mana hasil taninya akan dijual?" kata Winarno saat ditemui Republika.co.id, di Jakarta, Ahad (28/6).
KTNA menyarankan pemerintah mulai mengampayekan diversifikasi pangan disertai dengan upaya-upaya menghubungkan petani dengan perusahaan yang bisa menyerap hasil produksi. Sebab, perusahaan yang bertindak sebagai off taker suatu komoditas berkaitan dengan kemudahan mendapatkan permodalan.
Winarno menjelaskan, rata-rata perbankan memiliki program pembiayaan kredit untuk sektor pangan. Namun, bank hanya mau memberikan pinjaman bagi petani yang sudah memiliki mitra penyerap hasil produksi. Hal itu sekaligus mengurangi risiko dari pinjaman yang diberikan kepada petani.
"Perlu ada off taker, seperti di petani padi, off takernya ada Bulog. Jadi bisa dia dapat pinjam bank untuk modal," kata dia.
Oleh sebab itu, Winarno menilai setidaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus ikut terjun langsung menjadi off taker produksi pangan lokal. Komoditas yang dinilainya perlu menjadi prioritas yakni jagung, singkong, dan sagu. Tiga komoditas itu dinilai bakal memiliki pangsa pasar yang besar dan mampu menggantikan beras.
"Hubungkan petani dengan perusahaan atau pasar yang membutuhkan suplai pangan lokal. Urusan harga, tentu bisa dibicarakan sesuai kondisi di pasarnya," kata Winarno.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, menambahkan Kementan tengah mengalokasikan kebutuhan dana untuk mendukung pengembangan pangan lokal selain beras. Ia tak menyebut berapa alokasi yang disediakan oleh pemerintah.
Namun, kata Sarwo, kebutuhan anggaran tentunya akan mengacu kepada tiap-tiap daerah yang siap mengembangan pangan lokal. "Kami sudah alokasikan tentunya sesuai yang diajukan oleh daerah pengembangnya," kata Sarwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
