REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan tidak akan melanjutkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proposional yang berakhir hari ini, Jumat (26/6). Namun, pihaknya memutuskan menerapkan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang akan berlangsung dua pekan ke depan.
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan bergeser dari PSBB Proporsional menjadi fase Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)," ujar Wali Kota Bandung, Oded M Danial didampingi Wakil Wali Kota Bandung dan Sekda Kota Bandung kepada wartawan di Kota Bandung, Jumat (26/6).
Dalam AKB, ia mengungkapkan, masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak. Selain itu, menurutnya masyarakat diharapkan menjaga imunitas dengan berolahraga dan makan-makanan yang bergizi.
Selama AKB, Oded mengatakan tetap melakukan pengawasan sebab masih dalam kondisi darurat kesehatan pandemi Covid-19. Menurutnya, Gugus Tugas Covid-19 masih terus bekerja untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan.
Ia mengatakan, kebijakan AKB didasarkan pertimbangan tren kasus positif yang menurun dari 5,6 orang perhari menjadi 2,2 angka perhari. Selanjutnya angka reproduksi Covid-19 berada di angka 0,53 berdasarkan hasil perhitungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jabar.
Selain itu, katanya tempat tidur pada ruang isolasi di rumah sakit dan fasilitas lain terisi 118 tempat tidur dari total 487 tempat tidur. Menurutnya, angka tersebut menurun dari periode sebelumnya sebesar 32 persen dan menunjukkan perbaikan tingkat kesembuhan. "Angka kesembuhan kita sebesar 62,98 persen meningkat 13,4 persen dari periode sebelumnya," katanya.
Oded menambahkan, plaksanaan //rapid test sudah mencapai 21.340 tes yang menunjukkan pihaknya sudah mengetes 0,86 persen penduduk atau melebihi standar 0,6 persen. Sedangkan pengetesan PCR mencapai 0,42 persen atau 10.457 spesimen.
"Ke depannya, PCR akan terus kita tingkatkan karena 80 puskesmas sudah bisa melaksanakan pengetesan PCR dan hasilnya tetap diproses di BSL 2 milik Pemkot Bandung," katanya. Menurutnya, pertimbangan lain yaitu masyarakat mengalami penurunan daya beli sekitar 30 persen. Katanya, keluarga dengan pendapatan tidak tetap yang terkena dampak paling besar yaitu hingga 80 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
