REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Salah satu inisiator prakerja.org, Andi W Kusuma menyebut terjadi pembelokan dalam program kartu prakerja. Semestinya mitra dari program itu adalah lembaga pelatihan, tapi dalam praktiknya justru diberikan kepada lembaga platform tertentu.
Menurut Andri, ada empat hal yang perlu diteliti terkait program yang diperkenalkan semasa kampanye presiden Jokowi itu. “Terjadi pembelokan di mana yang menjadi mitra seharusnya lembaga pelatihan,” kata Andri, dalam webminar terkait prakerja di Jakarta, Kamis (25/6). Tapi yang terjadi adalah penunjukan langsung platform tertentu.
Dia melanjutkan, terjadi banyak benturan atau konflik kepentingan dalam program tersebut. Salah satu konflik kepentingan itu terlihat dari CEO perusahaan platform yang dipilih sebagai rekan pelatihan ditunjuk sebagai staf khusus presiden.
Andri meminta KPK untuk lebih tegas dan meneruskan penyelidikan terkait program tersebut agar kemudian bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dia mengatakan, kajian KPK dan kenyataan terkait program tersebut sudah terlihat keberadaan peristiwa pidana.
"KPK menyatakan dalam kajiannya, konflik kepentingan antar platform digital dan lembaga pelatihan, lima platform digital memegang peran pelatihan dan kurasi. Platform mengiklankan pelatihan dalam perusahaan yang sama,” ungkapnya.
Sementara Indonesian Corruption Watch (ICW) menganjurkan pemerintah sebaiknya menghentikan program kartu prakerja. ICW menilai bahwa progra itu telah dibangun dengan niatan yang keliru.
"Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk menghentikan, totally kita harus stop program ini karena memang by design strukturnya salah, tujuannya salah, niatnya salah," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam webminar terkait prakerja di Jakarta, Kamis (25/6).
Menurutnya, kucuran dana yang telah keluar sebesar Rp 20 triliun sebaiknya juga diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT) murni saja. Dia mengatakan, masyarakat saat ini lebih membutuhkan dana segar guna membantu membangun ketahanan sosial mereka.
Dia meminta pemerintah untuk tidak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk membagi-bagikan 'kue' kepada pengusaha-pengusaha tertentu. Menurutnya, hal tersebut akan lebih menyakitkan bagi rakyat luas dibanding pandemi yang tengah terjadi saat ini.
Dia mengungkapkan, kalau program keliru tersebut terus dijalankan dan lolos sebagai kebijakan maka berpotensi muncul gaya baru serupa berkenaan dengan penyelewengan dana. Dia mengatakan, praktik tersebut bisa memunculkan mangsa baru hingga menelan anggaran yang sebenarnya dialokasikan untuk mengatasi dampak pandemi.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut. Masalah mulai dari proses pendaftaran yang banyak tidak memasukan pekerja terdampak Covid-19 ke dalam program tersebut.
KPK juga menyoroti penunjukan delapan platform digital yang menjadi mitra Kartu Prakerja karena tidak melalui lelang. Lembaga anti-rasuah itu juga menyebut banyak pelatihan online Kartu Prakerja tidak memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Terakhir, KPK menyoroti metode pelaksanaan kursus online yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.
"Oleh karena itu kalo akhirnya ini jalan terus saya kira KPK nggak punya pilihan lain untuk masuk ke level penindakan karena bau amisnya sudah cukup jelas dan tidak ada pilihan bagi KPK untuk tidak melakukan upaya hukum," katanya.
Kajian KPK terkait kontroversi program kartu prakerja mendapat apresiasi oleh Prakerja.org. Lembaga tersebut menyediakan pelatihan-pelatihan secara gratis dan bisa diakses untuk semua orang lewat laman mereka secara gratis sebagai bentuk kritik terhadap program presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
