REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Satu Bangsa (FSB) menyayangkan terjadinya insiden pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) oleh oknum massa aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Ketua Umum Forum Satu Bangsa (FSB), Hery Haryanto Azumi, mengatakan hal itu merupakan penghinaan terhadap simbol-simbol partai politik yang telah disahkan.
"Partai Politik, termasuk PDI Perjuangan, dengan segala kelengkapan tanda-tanda kebesarannya termasuk bendera partai politik adalah sesuatu yang legal dan dilindungi di Indonesia. Melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol partai politik yang telah disahkan adalah perbuatan melawan hukum dan mencederai demokrasi Indonesia," ujar Hery dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6).
Hery juga menyoroti adanya bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sengaja dibuat untuk dibakar dalam aksi tersebut. Dia menegaskan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai yang telah resmi dibubarkan di Indonesia berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
Memproduksi, menyebarkan dan dengan sengaja mengibarkan di depan publik adalah perbuatan melawan hukum dan patut diduga ditumpangi kepentingan-kepentingan tertentu. "Pembakaran bendera PDI Perjuangan adalah tindakan melawan hukum, demikian juga pengibaran bendera PKI," kata dia.
Forum Satu Bangsa, tambah aktivis muda NU itu, sangat menyayangkan terjadinya pembakaran bendera PDI Perjuangan karena disamping melanggar hukum juga berpotensi menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat Indonesia. Dia menegaskan apapun alasannya pembakaran bendera PDI Perjuangan tersebut tidak dapat dibenarkan.
Forum Satu Bangsa menyerukan agar kita sebagai bangsa menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya proxy war dan politik adu domba di dalam negeri sebagai akibat dari naiknya eskalasi konflik global yang kecenderungannya akan semakin menemukan episentrumnya di Pasifik.
“Alih-alih melegitimasi proxy war, kita harus menyembuhkan luka-luka lama bangsa Indonesia dengan membangun rekonsiliasi dan konsensus nasional agar kita dapat membangun roadmap masa depan Indonesia yang lebih utuh dan bersatu," terang mantan Ketua Umum PB PMII itu.
Hery mengingatkan jika bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang berpotensi memberikan solusi bagi dunia. Menghabiskan energi dengan berkonflik sesama anak bangsa adalah perbuatan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan nasional kita. "Mari kita dayagunakan energi nasional kita untuk kebesaran bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ajaknya.
Bangsa Indonesia, seru Hery harus bersatu untuk menghadapi situasi pasca Covid-19. Ancaman krisis ekonomi yang terjadi harus diantisipasi secara bersama-sama. Sudah tiba waktunya rakyat diberikan pendidikan politik dan pemahaman tentang krisis ekonomi secara lebih terbuka. Disinformasi terhadap rakyat akan menembak balik.
Dengan landasan ini, kata dia, pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat tercipta. Dan Indonesia Emas akan menjadi milik semua rakyat Indonesia. Sebaliknya, Pembodohan politik rakyat akan selalu menyisakan masalah di masa mendatang dan semakin menjauhkan kedaulatan rakyat.
"Semoga Allah SWT menjaga Bangsa Indonesia dari perpecahan dan konflik yang sia-sia. Salam Pancasila dan cinta Tanah Air. Hubbul Wathon minal Iman," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
