REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembajakan film masih menjadi pekerjaan rumah bagi industri perfilman. Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Marcella Zalianty mengatakan, pembajakan berhubungan dengan bagaimana menerapkan penegakan hukumnya.
“Karena hak cipta ini penting, bagaimana karya ini jadi aset ekonomi juga, (pembajakan) ini kan juga merugikan,” kata Marcella dalam online press conference Indiskop Film Festival, Rabu (24/6).
Masalah hak cipta, dia beranggapan, ketika menjadi delik aduan maka penegakan hukum tak bisa leluasa. Hal itu membuat aparat penegak hukum tak bisa proaktif melakukan penegakan hukum.
Menurut Marcella, masalah hak cipta harus dilindungi dengan delik biasa yang membuat aparat penegak hukum bisa aktif. Dengan begitu, penegakan hukum bisa memberi efek jera pada pembajak film.
Senada dengan Marcella, Deputi bidang Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Josua Simanjuntak mendukung gagasan itu. Dia menambahkan, perlu sistem yang membuat masyarakat bisa mengapresiasi dan menikmati karya film Tanah Air.
Selama ini, dia mengatakan, semua pihak hanya berfokus mengejar atau membasmi jaringan pembajakan. Padahal, jaringan pembajakan itu selalu bisa tumbuh lebih banyak daripada yang dibasmi.
“Mungkin perlu ada upaya mengajak masyarakat mengapresiasi karya orisinal melalui sistem,” ujar Josua.
Selain itu, menurut dia, sistem tersebut juga bisa mengarahkan masyarakat memberi apresiasi. Adanya platform digital seperti Spotify, dapat mendorong masyarakat menikmati karya melalui platform resmi.
“Apresiasi itu bukan sistem rumit. Kalau dulu beli dvd bajakan dengan kualitas jelek, platform (Spotify) langganan sebulan tidak ribet dibandingkan beli bajakan,” kata Josua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
