REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa apsek kesehatan dan ekonomi punya porsi yang sama penting dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Penjelasan Jokowi ini sekaligus menampik anggapan yang sempat muncul di tengah masyarakat bahwa pemerintah hanya mementingkan pemulihan ekonomi ketimbang kesehatan rakyatnya.
Jokowi pun meminta kepala daerah termasuk gubernur, bupati, dan walikota untuk benar-benar menjalankan pengendalian Covid-19 dari aspek kesehatan secara tegas, namun di sisi lain juga dilakukan pemulihan ekonomi secara bertahap. Keduanya, baik kesehatan dan ekonomi, diminta untuk dikerjakan secara proporsional.
"Rem dan gas harus seimbang, tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi terabaikan. Tidak bisa kita konsen penuh di urusan kesehatan, tapi ekonomi terganggu. Gas dan rem ini yang selalu saya sampaikan ke gubernur walikota harus dilakukan bersamaan. Inilah sulitnya saat ini," kata Jokowi dalam sambutannya di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (25/6).
Mengapa ekonomi juga sama penting dengan aspek kesehatan? Presiden menjelaskan bahwa krisis ekonomi dunia benar-benar menantang di depan mata. Krisis ini pulalah yang juga akan dialami Indonesia. Hampir seluruh negara-negara dengan ekonomi terkuat mengalami pertumbuhan ekonomi minus dan resesi.
Tekanan ekonomi ini, menurut presiden, membuat permintaan masyarakat terhadap sebuah komoditas atau produk menurun. Permintaan atau demand yang anjlok tentunya akan berdampak pada produksi dan suplai yang terhenti. Hal ini tentu dirasakan benar oleh masyarakat yang bekerja di industri padat karya yang kehilangan permintaan selama pembatasan sosial sebelumnya.
"Ini yang harus kita ketahui bersama bahwa kita dalam proses pengendalian Covid, urusan kesehatan diperhatikan. Namun kita ada masalah lain yakni urusan ekonomi," jelas Jokowi.
Mengingat pentingnya penanganan dampak ekonomi ini, Jokowi pun meminta seluruh kepala daerah untuk meningkatkan sensitivitasnya dalam menangani Covid-19 secara menyeluruh. Maksudnya, aspek kesehatan dan ekonomi harus seimbang.
Dalam kunjungan ke Surabaya kali ini, Jokowi juga memberi waktu dua pekan bagi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajarannya untuk menekan angka kasus Covid-19. Jokowi mengingatkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka kasus Covid-19 yang tertinggi di Indonesia.
Bahkan pada Rabu (24/6), Jawa Timur kembali menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan angka penambahan kasus terbanyak, yakni 183 orang. Kendati tingkat kesembuhan di Jawa Timur terbilang tinggi, 31 persen, namun Presiden tidak mau hal ini menghilangkan kewaspadaan untuk menekan penularan.
"Saya minta dalam waktu 2 minggu pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi. Dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini. Baik itu di gugus tugas, baik di provinsi, baik itu di kota dan di kabupaten seterusnya lakukan manajemen krisis untuk menurunkan angka positif tadi," jelas Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
