REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan dana Rp 700 juta untuk menangani dampak kekeringan pada tahun 2020.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunung Kidul Edy Basuki mengatakan, dana itu belum termasuk dana dalam pos anggaran di Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, dan bantuan dari swasta.
"Anggaran di BPBD tersedia sekitar Rp 700 juta. Tapi untuk kecamatan, saya tidak tahu karena mereka memiliki anggaran tersendiri," kata Edy, Kamis (25/6).
BPBD Gunung Kidul sudah mulai memetakan daerah yang rawan menghadapi kekeringan selama musim kemarau serta berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk mengantisipasi dampak kemarau.
"Mulai tahun ini pemerintah kecamatan dilarang menyalurkan bantuan sendiri. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan dropping (penyaluran) harus menggandeng pihak ketiga. Tahun sebelumnya bisa melakukan sendiri dengan tangki pengangkut air yang dimiliki, tapi untuk sekarang sudah tidak bisa dan harus bekerja sama dengan pihak ketiga," katanya.
Sementara itu, Camat Girisubo Arif Yahya mengatakan, pemerintah kecamatan sudah tidak bisa lagi menyalurkan bantuan air bersih kepada warga karena penyaluran bantuan harus dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga.
"Tahun ini anggarannya Rp 90 juta. Rencananya kita akan menggandeng pihak ketiga dan dropping dimulai awal Juli,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
