Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA hari Rabu (24/6) memberitakan, pimpinan Korut Kim Jong Un memutuskan untuk menunda rencana “aksi militer” terhadap Korea Selatan. Keputusan itu dibuat selama rapat Komite Militer Pusat, yang "mempertimbangkan perkembangan aktual". Setelah pembahasan situasi, Kim Jong Un memutuskan untuk menangguhkan “tindakan pembalasan militer”, kata KCNA.
Selanjutnya disebutkan, rapat Komite Militer juga membahas bagaimana memperkuat langkah-langkah untuk "pencegahan perang nasional".
Pekan lalu, saudara perempuan pemimpin Korut, Kim Yo Jong, melontarkan retorika tajam dan memperingatkan “langkah balasan” atas “provokasi militer” dari Korea Selatan. Dia mengecam kegiatan para pembelot Korea Utara yang sering mengirim “pamflet-pamflet propaganda” dengan balon udara ke Korea Utara. Kim Yo Jong mengatakan, tindakan pembalasan itu termasuk juga “langkah militer”.
Kekhawatiran eskalasi ketegangan
Ketegangan antara Pyongyang dan Seoul telah meningkat selama beberapa minggu terakhir dan mencapai puncaknya ketika Korea Utara pekan lalu meledakkan Kantor Penghubung antar-Korea yang tidak digunakan lagi di wilayah perbatasan Kaesong. Korut juga mengancam akan mengirim 12 juta selebaran propaganda ke Korea Selatan.
Korea Utara mengatakan, Korea Selatan telah gagal menghentikan kegiatan "para pengkhianat“ yang mengirim selebaran propaganda anti-Korut melintasi perbatasan. Selebaran itu melanggar kesepakatan Pakta Keamanan Korea untuk mencegah konfrontasi militer, kata Korea Utara.
Militer Korea Utara juga mengancam akan menduduki kembali pos-pos penjaga perbatasan yang telah ditinggalkan di bawah kesepakatan antar-Korea, dan mengirim pasukan militer ke zona pariwisata dan ekonomi bersama.
Beberapa pengamat berspekulasi bahwa keputusan Kim Jong Un menunda manuver militer adalah upaya untuk mendapat konsesi dari Korea Selatan menghadapi sanksi ekonomi yang diberlakukan AS dan masyarakat internasional.
Tarik ulur AS-Korut
Presiden AS Donald Trump dan pimpinan Korut Kim Jong Un pertama kali bertemu dalam apa yang disebut-sebut sebagai "pertemuan bersejarah“ di Pulau Sentosa, Singapura, tahun 2018. Ketika itu keduanya menyatakan sepakat untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan membuka hubungan baru. Namun pertemuan kedua antara Donald Trump dan Kim Jong Un di Vietnam awal 2019 juga tidak menghasilkan kesepakatan konkrit.
Bulan Juni 2019, Trump dan Kim Jong Un kembali membuat pertemuan mendadak di Zona Demiliterisasi (DMZ) Panmunjon. Keduanya menekankan akan "melanjutkan dan mendorong dialog produktif untuk membuat terobosan baru dalam denuklirisasi semenanjung Korea".
Namun Korea Utara kemudian menyatakan telah membatalkan segala bentuk kesepakatan dengan AS karena tidak ada langkah-langkah pelonggaran sanksi ekonomi. AS sebaliknya menolak tuntutan Korea Utara untuk melonggarkan sanksi ekonomi, sebelum ada langkah-langkah signifikan menuju denuklirisasi.
hp/as (rtr, afp, ap)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
