Saturday, 10 Jumadil Akhir 1442 / 23 January 2021

Saturday, 10 Jumadil Akhir 1442 / 23 January 2021

Ini KEK Industri Halal yang Sempat Diusulkan

Rabu 24 Jun 2020 19:49 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Fuji Pratiwi

Label halal (ilustrasi). Dewan Nasional KEK menyatakan, ada beberapa usul KEK industri halal yang diajukan tapi belum teralisasi.

Label halal (ilustrasi). Dewan Nasional KEK menyatakan, ada beberapa usul KEK industri halal yang diajukan tapi belum teralisasi.

Foto: Republika/Prayogi/ca
KEK industri halal tersebut belum jelas perkembangannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoh Suharto Pranoto menilai, KEK industri halal memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Ada beberapa usul KEK industri halal yang diajukan tapi belum teralisasi.

Enoh mengatakan, sudah ada beberapa pengajuan KEK industri halal seperti Modern Cikande di Serang dan Jakarta Pulogadung. Tanpa memberikan perkembangan lebih detail, ia hanya menyebutkan, KEK tersebut masih dalam proses pembentukan.

KEK halal lain yang juga sempat direncanakan adalah KEK Barsela di Aceh. Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) telah menyerahkan izin permohonan pengajuan KEK ke Dewan Nasional KEK.

Baca Juga

Namun, sampai sekarang, belum ada perkembangan terbaru. "Sering kali karena kesulitan menyusun rencana bisnisnya," ucap Enoh saat dihubungi Republika, Rabu (24/6).

Selain industri, kini juga ada usulan pembangunan KEK halal berbasis pariwisata yang disampaikan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Berbeda dengan industri halal, Enoh menilai, konsep KEK ini akan lebih sulit dibentuk mengingat belum pernah dikembangkan sebelumnya.

Enoh menyebutkan, beberapa aspek yang harus diperhatikan adalah target pasar hingga bisnis model. "Apakah pengembangannya ingin fokus dengan market tertentu atau diperuntukkan secara terbuka. Lalu akomodasinya seperti apa? Dan apakah mereka ingin memproduksi barang halal untuk pariwisata?" kata dia.

Ekosistem industri halal sudah semakin berkembang, termasuk terkait KEK. Hal ini seiring dengan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

"Ekosistemnya semakin mumpuni, sehingga (industri halal) semakin berpotensial," ujar Eno.

Di sisi lain, Enoh menambahkan, proses sertifikasi halal kini menjadi sorotan pemerintah. Terbukti dengan langkah pemerintah memasukkannya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berkomitmen mempermudah dan memfasilitasi dunia usaha dalam proses sertifikasi halal, terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA

 
 
 

TERPOPULER

Kamis , 01 Jan 1970, 07:00 WIB