Selasa 23 Jun 2020 16:39 WIB

AS Minta DK PBB Perpanjang Embargo Senjata Iran

Embargo transaksi senjata dengan Iran akan berakhir pada Oktober 2020.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nur Aini
Bendera Iran. Amerika Serikat meminta DK PBB memperpanjang embargo transaksi senjata Iran.
Foto: Tehran Times
Bendera Iran. Amerika Serikat meminta DK PBB memperpanjang embargo transaksi senjata Iran.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Amerika Serikat (AS) mengajukan draft resolusi kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran tanpa batas waktu. AS menyerukan kepada semua negara untuk mencegah pasokan, penjualan atau pemindahan langsung dan tak langsung senjata ke dan dari Republik Islam.

Hal itu diminta AS kecuali komite Dewan Keamanan menyetujuinya setidaknya 30 hari sebelumnya berdasarkan kasus per kasus, menurut salinan teks yang diperoleh Bloomberg News. Berdasarkan ketentuan kesepakatan nuklir 2015, larangan transaksi senjata dengan Iran akan berakhir pada Oktober.

Baca Juga

Usulan AS pada Senin muncul setelah Rusia dan China mengatakan, keduanya tidak akan mendukung perpanjangan embargo karena mereka menyalahkan Presiden AS Donald Trump yang keluar dari perjanjian nuklir secara sepihak. Para diplomat memprediksi terjadinya perselisihan di dewan selama beberapa bulan ke depan karena AS mengancam akan memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Teheran.

Para diplomat mengatakan, DK PBB akan memulai negosiasi pada resolusi pada Rabu mendatang. Awal bulan ini, Duta Besar AS KElly Craft mengatakan, bahwa resolusi itu sudah dibagikan dengan sekutu dekat Rusia. Menurutnya, teks itu akan segera diedarkan di antara anggota dewan lainnya.

Resolusi Amerika mengutip kesimpulan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam laporan terbarunya bahwa rudal dan drone yang digunakan dalam beberapa serangan terhadap Arab Saudi pada 2019 berasal dari Iran. Rancangan resolusi AS itu juga mengungkapkan keprihatinan besar tentang risiko serangan-serangan itu terhadap pasokan energi global, kebebasan navigasi di kawasan itu, keselamatan orang-orang yang bekerja di sektor energi dan transportasi laut, dan terhadap lingkungan.

"Serangan-serangan semacam itu dan terus berkembangnya senjata dan bahan-bahan terkait oleh Iran merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," tulis resolusi AS.

Namun demikian, awal bulan ini Iran menolak temuan PBB itu dan mengatakan, bahwa PBB tidak memiliki kapasitas, keahlian, dan pengetahuan untuk melakukan penyelidikan yang canggih dan sensitif seperti itu. Berakhirnya embargo senjata secara teoritis akan memungkinkan Iran bergerak maju dengan pembelian senjata konvensional dari Rusia dan China.

Iran dapat memodernisasi pasukannya dengan membeli sistem senjata canggih yang sebagian besar tidak dapat diperoleh selama beberapa dekade, termasuk pesawat tempur dan tank tempur utama, yang Pentagon peringatkan pada November. Masalah itu membuat tekanan politik tambahan untuk Trump pada Oktober mendatang, hanya beberapa pekan sebelum pemilihan presiden AS.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement