Selasa 23 Jun 2020 13:55 WIB

ESDM Tunda Proyek Konverter Kit Untuk Nelayan dan Petani

Penyaluran konverter kit untuk petani dan nelayan terkendala pembatasan sosial.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolandha
Kementerian ESDM memutuskan untuk menunda proyek konvertir kit untuk nelayan dan petani yang memang dibiayai oleh APBN. Keputusan ini diambil oleh kementerian karena anggaran untuk dua proyek ini dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Kementerian ESDM memutuskan untuk menunda proyek konvertir kit untuk nelayan dan petani yang memang dibiayai oleh APBN. Keputusan ini diambil oleh kementerian karena anggaran untuk dua proyek ini dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian ESDM memutuskan untuk menunda proyek konvertir kit untuk nelayan dan petani yang memang dibiayai oleh APBN. Keputusan ini diambil oleh kementerian karena anggaran untuk dua proyek ini dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menjelaskan, salah satu proyek terdampak karena Covid-19 adalah konverter kit ini. Ia mengungkapkan,  harusnya pada tahun ini kementerian melaksanakan proyek konverter kit untuk nelayan sebesar 40 ribu paket dan untuk petani sebesar 10 ribu paket. Total anggaran untuk kedua proyek ini sebesar Rp 432 juta.

Baca Juga

"Keputusan ini kami ambil karena memang proyek ini belum berjalan. Terkendala pertama karena waktu untuk dilakukan tidak cukup karena juga pembatasan sosial karena Covid-19," ujar Arifin di DPR, Selasa (23/6).

Selain dua proyek itu, Arifin juga memutuskan untuk menunda proyek konverter kit dari minyak tanah ke elpiji untuk bahan bakar nelayan dan petani. Arifin semula menganggarkan program ini sebesar 526 ribu paket.

"Alasannya karena juga terkendala bahan baku yang harus dikirim dari impor," ujar Arifin.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR menilai pemilihan Arifin untuk memangkas beberapa proyek ini kurang tepat. Selain karena proyek proyek tersebut bersentuhan langsung terhadap masyarakat, ESDM juga tidak mengkonsultasikan hal ini kepada DPR.

"Anggaran yang dipangkas, dari Rp 3 triliun. Sebanyak 70 persen adalah program yang ada di masyarakat. Sebagian besar itu sudah dijalankan dan dikomunikasikan ke masyarakat. Kementerian juga kurang menghargai kami karena gak mengkomunikasikan hal ini ke kami," ujar Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar, Maman Abdurahman di lokasi yang sama.

Namun, Arifin memastikan meski ada penundaan proyek pada tahun ini pemerintah berkomitmen akan tetap melanjutkan proyek ini pada 2021 mendatang. Arifin memastikan bahwa proyek ini tidak serta merta dihapuskan, tetapi hanya ditunda pengerjaannya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement