Thursday, 15 Jumadil Akhir 1442 / 28 January 2021

Thursday, 15 Jumadil Akhir 1442 / 28 January 2021

Program Kerja Kemenhub Diminta tak Overlap dengan PUPR

Selasa 23 Jun 2020 13:09 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha

Anggota Komisi V DPR Sudewo meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak overlap atau tumpang tindih dalam menyusun program kerja. Dia menegaskan penyusunan program kerja harus memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi.

Anggota Komisi V DPR Sudewo meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak overlap atau tumpang tindih dalam menyusun program kerja. Dia menegaskan penyusunan program kerja harus memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi.

Foto: Republika
Progam kerja yang tumpang tindih antarkementerian menguras anggaran negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR Sudewo meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak overlap atau tumpang tindih dalam menyusun program kerja. Dia menegaskan penyusunan program kerja harus memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi.

“Ini (efektivitas dan efisiensi, bisa tercipta kalau ada koordinasi dnegan antar kementerian, dalam hal ini Kemenhub dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” kata Sudewo dalam rapat kerja dengan Kemenhub, Selasa (23/6).

Sudewo menuturkan, progam kerja yang tumpang tindih tersebut menguras anggaran negara. Sementara terdapat program kerja yang berbeda di Kemenhub dan Kementerian PUPR namun memiliki tujuan yang sama.

Baca Juga

“Kemenhub alokasikan buat double track atau kereta api Bogor-Sukabumi. Sementara kita tahu PUPR sedang membangun jalan Tol Bogor-Sukabumi dengan maksud dan tujuan yang sama namun berebda sarana dan prasaranannya,” ungkap Sudewo.

Sudewo menyayangkan hal tersebut dan menilai sangat berlebihan. Untuk itu dia menegaskan, sering kali program kerja tumpang tindih namun penganggrannya sama-sama dari pemerintah meski berbeda lembaga.

“Tolong Kemenhub loordinasi dengan PUPR agar tak terjadi tumpang tindih. Perlu peningkatan koordinasi Kemenhub dan PUPR,” jelas Sudewo.

Padahal, menurutnya, anggaran yang disediakan untuk proyek kereta api Bogor-Sukaumi dapat diprioritaskan dalam pembangunan KA Bandara Yogyakarta-Kulonprogo. Hal tersebut dapat mendukung eksistensi Bandara Internasional Yogyakarta.

Menanggapi hal tersebut, Budi sepakat degan adanya efektivitas dan efisiensi yang harud dilakukan saat membuat program kerja. Hanya saja, Budi menuturkan pembangunan keret api Bogor-Sukabumi dilakukan dengan pertimbangan KA sudah menjadi angkutan masal Jabodetabek.

“Kalau jalan tol tidak bisa digunakan untuk angkutan massal murah. Jadi mereka dari daerah di Sukabumi ini cuma bayar Rp 8.000 dan Rp 10 ribu. Harapan kita, Sukabumi bisa mendapatkan itu,” ungkap Budi yang menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR secara virtual.  

Selain itu, Budi menuturkan pemerintah juga memiliki rencana untuk membuat Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan Bandung memiliki jalan alternatif menggunakan kereta api. Dengan begitu masyarakat memiliki pilihan lain selain menggunakan transportasi darat melalui jalan tol.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA