Selasa 23 Jun 2020 11:32 WIB

Kementerian ESDM Pangkas Anggaran Rp 3,44 Triliun

Program yang anggarannya dipangkas ialah yang belum dieksekusi.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolandha
Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) menyampaikan sambutan secara virtual disela penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan perwakilan pelanggan sektor industri tertentu di Auditorium Graha PGAS, Jakarta, Jumat (5/6/2020). MoU PGN dengan 188 pelanggan dari tujuh sektor industri tertentu dan penandatanganan secara simbolis diwakili oleh pelanggan dari enam sales area terkait komitmen kebijakan penetapan harga gas sesuai Keputusan Menteri ESDM 89K/2020
Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) menyampaikan sambutan secara virtual disela penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan perwakilan pelanggan sektor industri tertentu di Auditorium Graha PGAS, Jakarta, Jumat (5/6/2020). MoU PGN dengan 188 pelanggan dari tujuh sektor industri tertentu dan penandatanganan secara simbolis diwakili oleh pelanggan dari enam sales area terkait komitmen kebijakan penetapan harga gas sesuai Keputusan Menteri ESDM 89K/2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek infrastruktur di sektor energi yang diinisiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan diundur atau bahkan batal. Ini menyusul pemangkasan anggaran mencapai Rp 3,44 triliun yang direalokasi untuk penananganan pandemi Covid-19.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menjelaskan awalnya Kementerian menetapkan anggaran sebesar Rp 9,66 triliun. Hanya saja, karena ada pandemi Kementerian memutuskan untuk memangkas anggaran kemudian mengalokasikannya untuk penanganan Covid-19. Arifin menjelaskan pemotongan anggaran ini merupakan anggaran untuk proyek yang memang belum berjalan.

Baca Juga

“Yang terpotong adalah program-program yang belum dieksekusi sehingga bisa dialihkan untuk penanggulangan Covid-19,” ujar Arifin di DPR, Selasa (23/6).

Arifin menjelaskan, sebenarnya telah disiapkan strategi agar anggaran Kementerian ESDM dapat dengan cepat dieksekusi pada tahun ini utamanya dalam pengerjaan proyek. Namun, pandemi Covid-19 menghambat pengerjaan proyek-proyek infrastruktur. Hingga 18 Juni, realisasi serapan anggaran ini baru mencapai Rp 1,37 triliun atau 22,01 persen dari total pagu Rp 6,2 triliun.

“Juni targetnya 24,39 persen, tetapi realisasinya 22,01 persen. Kami berharap di semester dua bisa tetap laksanakan sesuai dengan yang sudah dianggarkan,” kata dia.

Beberapa pos anggaran yang dipangkas diantaranya adalag migas, dari awalnya Rp 3,7 triliun menjadi hanya Rp 1,7 triliun. Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah jaringan gas (jargas) rumah tangga yang dibangun dari awalnya 266.070 sambungan menjadi 127.863 sambungan. Anggaran jargas ini turun dari Rp 3 triliun menjadi 1,47 triliun. Sementara program converter kit bagi nelayan dan petani, serta pembagian paket konversi minyak tanah ke gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) 526.616 paket dibatalkan.

“Anggaran infrastruktur energi baru terbaruk dari Rp 1,17 triliun ditetapkan jadi Rp 610 miliar,” ujar Arifin.

Di sektor energi terbarukan, beberapa proyek yang dikurangi adalah PLTS Atap perkantoran, gedung sosial, atau rumah ibadah dari 800 unit menjadi 100 unit dan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) dari 45 ribu titik menjadi hanya 16.800 titik. Namun, Kementerian ESDM justru menambah beberapa proyek baru, salah satunya PLTS Atap untuk cold storage sebanyak 14 unit dengan anggaran Rp 119,68 miliar.

Berikutnya, anggaran Badan Geologi dikurangi dari awalnya Rp 619,08 miliar menjadi Rp 387,59 miliar. Dampaknya, anggaran untuk proyek sumur bor air tanah turun dari Rp 554,08 miliar menjadi Rp 335,43 miliar. Sementara sumur bor yang dikerjakan dipangkas dari 1.000 titik menjadi hanya 570 titik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement