Sunday, 18 Rabiul Awwal 1443 / 24 October 2021

Sunday, 18 Rabiul Awwal 1443 / 24 October 2021

Ridwan Saidi: Penetapan HUT DKI 22 Juni Siasat Politik

Selasa 23 Jun 2020 05:32 WIB

Rep: Febryan. A/ Red: Bayu Hermawan

Sejarawan Ridwan Saidi

Sejarawan Ridwan Saidi

Foto: Gumanti Awaliyah/ Republika
Ridwan Saidi mengatakan, penetapan HUT DKI 22 Juni tak punya dasar sejarah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Budayawan Betawi, Ridwan Saidi, menyebut HUT DKI Jakarta yang dirayakan tiap 22 Juni tidaklah memiliki dasar sejarah. Menurut dia, 22 Juni dipilih hanya karena alasan politik, yakni menyesuaikan dengan hari penetapan Piagam Jakarta.

Ridwan menjelaskan, penetapan 22 Juni 1527 sebagai HUT Jakarta dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Sudiro pada 1956. Adapun yang ditugaskan untuk mencari tanggal itu adalah Mr Dr Sukanto.

Baca Juga

"Tebak-tebakan aja (penetapan tanggal 22 Juni 1527). Saya baca kok risalahnya orang yang ditugaskan, Si Sukanto," kata Ridwan kepada Republika.co.id, Senin (22/6).

Adapun pemilihan tanggal 22 Juni, menurut dia, hanyalah siasat politik agar penetapannya disetujui DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, 22 Juni sama dengan tanggal penetapan Piagam Jakarta sehingga akan mendapatkan dukungan Partai Masyumi yang ketika itu fraksi terbesar di DPRD.

"Tanggal 22 juni itu tanggal Piagam Jakarta agar Masyumi setuju. Adapun narasinya itu kagak bener. Narasinya dongeng," kata Babeh, begitu Ridwan akrab disapa.

Terkait tahun berdirinya Jakarta, Ridwan Saidi juga menyebut hal itu tidaklah benar. "Sudiro bersama timnya menyebut hari jadi Jakarta 22 Juni 1527 karena pada hari itu Fatahillah menduduki Sunda Kelapa. Padahal, dia (Fatahilah) baru datang dari Afrika Utara tahun 1539," ujarnya.

Kendati demikian, Babeh juga tidak bisa memastikan kapan sebenarnya Jakarta didirikan. Namun, yang jelas, menurut dia, jauh sebelum Fatahillah tiba, Jakarta atau Sunda Kelapa sudah menjadi zona ekonomi yang maju.

Bandar Sunda Kelapa sebagai zona perdagangan, dia mengatakan, tidak dikuasai oleh kerajaan mana pun. Sama halnya dengan zona ekonomi Bandar Lampung, Tuban, dan Pasuruan, yang  tak dikuasai kerajaan. "Sunda Kelapa itu yang berkuasa orang Jakarta," ucap Babeh.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA