REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan tingkat keterisian kapal tol laut masih perlu dioptomalkan. Saat ini dari sebanyak 26 trayek tol laut, tujuh rute diantaranya dilayani pelayaran swasta nasional.
“Masih ada beberapa rute yang muatannya masih berkisar 30 persen, tapi ada juga rute tol laut yang sudah sampai 100 persen,” kata Carmelita, Senin (22/6).
Hanya saja, untuk optimalisasi muatan tol laut menurutnya perlu sinergi seluruh pihak. Carmelita mengatakan optimalisasi Rumah Kita perlu dilakukan untuk mengkonsolidasikan barang barang-barang pada sepanjang rute tol laut.
Carmelita menambahkan, agar ketersediaan stok bahan pokok dan penting terjamin di daerah maka harus memperbanyak volume barang yang diangkut. Selain itu juga memperbanyak ships call kunjungan kapal tol laut.
Dia menilai, pemberian subsidi angkutan laut pada program tol laut juga seharusnya difokuskan hanya untuk sembilan bahan pokok dan penting. Carmelita menegaskan, peran tol laut sangat penting dalam upaya mengurangi disparitas harga antarwilayah khususnya di wilayah timur dan di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).
“Tapi untuk menurunkan disparitas harga antar daerah tidak bisa hanya dilakukan Kemenhub melalui program tol laut,” ujar Carmelita.
Untuk itu, Carmelita menegaskan perlu peran serta kementerian dan lembaga lain dalam menekan disparitas harga dan memastikan pergerakan logistik yang terintegrasi dan lancar. Termasuk juga konektivitas antar moda transportasi dan pemantauan harga barang tol laut hingga ke tangan konsumen.
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Wisnu Handoko mengatakan untuk mencapai disparitas harga yang proporsional maka semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.
“Harus digarisbawahi jika yang dijadikan parameter hanya disparitas harga, maka tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh program tol laut," kata Wisnu di Jakarta dalam pernyataan tertulisnya, Ahad (21/6).
Wisnu menjelaskan untuk menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan diantaranya adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau. Lalu, kata Wisnu, menerapkan digitalisasi salah satunya dengan ekosistem logistik nasional.
Tak hanya itu, Wisnu menuturkan pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan juga dilakukan. "Pegembangan ini secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditi," tutur Wisnu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
