REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Soepriyatno menilai, pemerintah harus memiliki program pemulihan ekonomi secara konkrit pada kuartal ketiga dan keempat. Khususnya setelah pemerintah memprediksi ekonomi kuartal kedua mengalami kontraksi dalam.
Sedangkan, pada tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di rentang 4,5 persen sampai 5,5 persen.
Soepriyatno menjelaskan, pemerintah memang harus optimistis dalam menghitung indikator ekonomi. Tapi, sikap realistis jangan ditinggalkan, terutama melihat potensi second wave Covid-19.
"Dari (pertumbuhan) negatif (kuartal kedua), bagaimana mengungkit ekonomi supaya jangan tiba-tiba ujug-ujug tumbuh 4,5 persen sampai 5,5 persen di 2021," katanya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah, Senin (22/6).
Soepriyatno menganjurkan pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah agar bisa menjadi pengungkit pada kuartal kedua. Belanja pegawai dan belanja modal harus disegerakan. Begitupun dengan belanja bantuan sosial yang patut diakselerasi untuk sekaligus menopang konsumsi masyarakat.
Soepriyatno menekankan, kuartal ketiga dan keempat menjadi momentum penting dan krusial untuk memasuki masa pemulihan ekonomi pada 2021. Oleh karena itu, ia berharap, pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan yang kini terjadi.
"Penyelesaiannya harus cepat, dari perlindungan sosial, penanganan kesehatan," ujar anggota fraksi Gerindra ini.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Misbakhun menilai, ekonomi pada semester kedua akan masih dirundung ketidakpastian. Vaksin Covid-19 yang dinilai bisa sebagai game changer belum ditemukan.
Salah satu ketidakpastian yang berpotensi terjadi pada tahun ini adalah pertumbuhan ekonomi tahunan di area negatif. Hal ini merujuk pada kontraksi mendalam pada kuartal kedua yang diprediksi masih terjadi pada kuartal ketiga.
Untuk itu, Misbakhun menekankan program pemerintah yang realistis. Ia menilai, pemerintah masih belum menyiapkan jalan yang harus dirintis untuk dapat mencapai pertumbuhan 4,5 persen sampai 5,5 persen pada 2021.
"Kita sudah tentukan koordinat GPS di awal dan di ujung, tapi jalannya menuju mana, belum ketemu," ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Dolfie OFP menekankan kebijakan sektoral yang harus sinergi dengan kebijakan fiskal. Khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester kedua dan tahun depan.
Dolfie mengatakan, pemerintah dapat merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapat gambaran sektor mana saja yang tetap bertahan di tengah pandemi maupun yang terjatuh. "Sekarang, kebijakan apa yang bisa mendorong supaya mereka bisa naik, secara fiskal ataupun sektoral," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
