REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Perwakilan pemerintah Libya mengumumkan bahwa pihaknya tidak akan menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Liga Arab karena melanggar peraturan organisasi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mohammed Al-Qablawi mengatakan pada Senin (22/6) bahwa pemerintah Libya telah meninjau keputusan Liga Arab yang diambil selama sidang luar biasa atas permintaan Kairo dan menolak untuk hadir. Sementara itu, sekretariat mengumumkan bahwa sidang soal Libya, yang dijadwalkan pada Senin, ditunda hingga Selasa untuk menyelesaikan persiapan teknis dan untuk memastikan partisipasi para delegasi.
Kementerian Luar Negeri juga sebelumnya mengatakan bahwa Libya tidak akan mengirim delegasi ke pertemuan tersebut dengan alasan tidak ada konsultasi dengan pemerintah Libya. Sekretariat Jenderal Liga Arab mengumumkan Jumat lalu bahwa Mesir telah meminta pertemuan luar biasa untuk membahas perkembangan terakhir di Libya.
Pada Sabtu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyinggung kemungkinan mengirim misi militer eksternal jika diperlukan dan mengatakan bahwa setiap intervensi langsung di Libya menjadi sah secara internasional. Al-Sisi mengatakan kepada pasukannya untuk bersiap melaksanakan misi apa saja di dalam maupun di luar perbatasan negaranya. Dia mengatakan kota Sirte dan pangkalan udara al-Jufra merupakan garis merah.
Terlepas dari argumen tak berdasar dari panglima milisi Khalifa Haftar dan para pendukungnya, PBB mengakui pemerintah yang dipimpin oleh Fayez al-Sarraj. Pemerintah meluncurkan Operasi Badai Perdamaian terhadap Haftar pada Maret untuk melawan serangan di ibu kota dan baru-baru ini merebut kembali lokasi-lokasi strategis termasuk Tarhuna, benteng terakhir Haftar di Libya barat.
Pemerintah Libya mengutuk dukungan militer oleh Mesir, Uni Emirat Arab, Prancis dan Rusia atas serangan oleh milisi Haftar di Tripoli yang dimulai pada 4 April 2019.
Berita ini diterbitkan: https://www.aa.com.tr/id/dunia/libya-tolak-hadiri-pertemuan-darurat-liga-arab/1885490
Ikuti Whatsapp Channel Republika
