Ahad 21 Jun 2020 23:21 WIB

IDI: Kasus Harian Covid-19 Harus Dilihat Secara Kewilayahan

Peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia harus dievaluasi per daerah.

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Andri Saubani
Sekjen PB IDI Adib Khumaidi (kanan).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Sekjen PB IDI Adib Khumaidi (kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PB IDI Moh Adib Khumaidi mengatakan, penanganan Covid-19 harus dilakukan berbasis kewilayahan. Jumlah peningkatan kasus tidak bisa dievaluasi untuk Indonesia secara keseluruhan, namun melihat peningkatan jumlah kasus per daerah.

Di dalam peningkatan kasus per harinya, kata Adib, setiap daerah memiliki fluktuasi kasus yang bervariasi. Secara nasional, pada Ahad (21/6) jumlah kenaikan kasus sebanyak 862 orang, sementara kemarin Sabtu (20/6) jumlah kasus positif sebanyak 1.226 orang.

Baca Juga

Adib menjelaskan, meskipun angka secara nasional fluktuatif, ada beberapa wilayah yang memiliki kecenderungan peningkatan kasus yang tinggi. "Contoh Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Itu yang sekarang jadi episentrum," kata Adib, pada Republika, Ahad (21/6).

Wilayah-wilayah yang tinggi tadi, lanjut dia, harus dilihat apakah kenaikan kasus positif diikuti dengan peningkatan pasien meninggal. Jika yang dilihat peningkatannya pasien terkonfirmasi positif saja, berarti ada faktor tes yang baru terlihat hasilnya.

"Tapi kalau kemudian angka meninggalnya itu tinggi dalam wilayah tersebut, kita harus menganalisa bahwa ada problem yang memang mengkhawatirkan di wilayah-wilayah tersebut," kata dia lagi.

Menurut dia, perhatian serius harus diberikan kepada wilayah yang memiliki peningkatan kasus tinggi. Langkah yang dilakukan untuk penanganan Covid di wilayah tersebut tidak bisa disamakan dengan menangani wilayah lainnya.

Strategi yang lebih agresif harus dilakukan pada wilayah-wilayah yang mengkhawatirkan. Evaluasi, kata Adib, juga harus dilakukan secara periodik. Ia mencontohkan Jakarta yang sedang menjalani masa transisi. Di Jakarta, harus dilihat jumlah peningkatan setiap pekannya untuk menetukan apakan pembatasan transisi diperpanjang atau bisa dicabut.

Namun, lanjut dia, untuk daerah-daerah episentrum baru seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, harus ada langkah yang agresif. "Karena di situ sudah pasien yang dirawat juga banyak. Jadi, ini perlu ada upaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan segera dan harus agresif," kata dia lagi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement