REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan daya tahan sektor riil dan keuangan akibat pandemi bergantung implementasi kebijakan di daerah. Sebab peran ekonomi daerah menjadi penting untuk menopang percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pemulihan ekonomi akibat pandemi juga tergantung efektifitas implementasi kebijakan stimulus perekonomian yang dilakukan daerah.
“Untuk mendorong peran daerah itu, keberadaan kantor OJK di berbagai daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan layanan bagi industri jasa keuangan dan juga masyarakat sesuai arah kebijakan OJK yaitu kontributif, stabil dan inklusif serta memberikan dampak positif bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tulis, Jumat (19/6).
Salah satu bentuk implementasi kebijakan stimulus perekonomian di daerah, keberadaan kantor OJK di Solo Jawa Tengah yang baru saja diresmikan. Menurut Wimboh Kantor OJK Solo memiliki peran meningkatkan perekonomian wilayah Solo Raya yang punya kapasitas ekonomi besar terutama pada industri pengolahan, perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
“Kantor OJK Solo memiliki wilayah pengawasan Solo Raya yang mencakup Kota Solo dan enam kabupaten yaitu Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen,” ucapnya.
Adapun jumlah perbankan di wilayah Solo Raya meliputi sebanyak 190 kantor cabang perbankan, sebanyak 73 kantor pusat BPR dan sebanyak delapan kantor pusat BPR Syariah. Per April 2020, kontribusi pembiayaan perbankan di Solo untuk kredit modal kerja tumbuh sebesar 6,52 persen (yoy), kredit kepada usaha mikro tumbuh sebesar 16,4 persen (yoy), dan kredit kepada usaha kecil tumbuh sebesar 20,23 persen (yoy).
“Kredit kepada sektor prioritas seperti industri pengolahan, perikanan, perdagangan, dan konstruksi juga mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu,” ucapnya.
Dari sisi realisasi restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan di sektor UMKM di wilayah Solo Raya hingga 10 Juni 2020 tercatat antara lain perbankan sebanyak 51 Bank Umum, sebanyak 72 BPR dan sebanyak delapan BPRS telah melakukan restrukturisasi dengan outstanding sebesar Rp13,24 triliun untuk 157.522 debitur. Kemudian lembaga pembiayaan sebanyak 87 perusahaan pembiayaan telah melakukan restrukturisasi dengan outstanding sebesar Rp1,2 triliun untuk 41.839 debitur.
Sedangkan realisasi restrukturisasi untuk perusahaan pergadaian dan PNM tercatat telah diberikan kepada 2.299 debitur dengan nilai Rp 138 miliar (pergadaian Rp 49 miliar dan PNM Rp 89 miliar). Jumlah Industri Keuangan Non Bank di wilayah Solo Raya sebanyak 14 kantor pusat dan 194 kantor cabang.
“OJK Solo juga turut aktif dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan dengan menjalankan program “one student one account” yang hingga Maret telah diikuti 1.218 sekolah dengan jumlah rekening 70.414 dan nilai tabungan Rp 20,8 miliar,” jelasnya.
Sementara jumlah investor saham dan reksadana (single investor identification) sampai April masing-masing tercatat tumbuh 28,21 persen (yoy) dan 90,27 persen (yoy). Selain itu, pengembangan potensi ekonomi syariah di Solo juga dapat menjadi kunci dalam mengakselerasi perekonomian daerah pasca-pandemi Covid 19.
“Kota Solo memiliki tiga Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Muttaqien Pancasila Sakti, BWM Al Manshur Barokahing Gusti, dan BWM Imam Syuhodo,” ucapnya.
Menurutnya keberadaan BWM di Solo dapat menggerakkan aktivitas ekonomi syariah di Solo dan diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat pasca-pandemi Covid-19 terutama untuk akses pembiayaan bagi UMKM baik di dalam maupun di sekitar pondok pesantren di Solo.
“Kami berharap industri jasa keuangan di Solo dapat terus memberikan kontribusi yang optimal untuk membantu implementasi kebijakan restrukturisasi dan terus mengembangkan potensi ekonomi di Kota Solo pasca-pandemi Covid-19 agar perekonomian meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
