REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Adik dari korban pembunuh polisi, George Floyd mendesak PBB menggelar penyelidikan terhadap brutalitas polisi dan diskriminasi rasial di Amerika Serikat (AS). Kematian Floyd memicu unjuk rasa ketidakadilan rasial di seluruh dunia.
"Saat Anda melihat kakak saya disiksa dan dibunuh di depan kamera adalah itulah bagaimana masyarakat kulit hitam diperlakukan polisi di Amerika," kata Philonise Floyd pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui video konferensi, Kamis (18/6).
Ia mendesak dibentuknya komisi independen untuk menyelidiki pembunuhan masyarakat kulit hitam yang dilakukan oleh polisi-polisi Amerika. Philonise Floyd juga meminta PBB menginvestigasi kekerasan yang dilakukan polisi terhadap pengunjuk rasa damai.
"Anda melihat kakak saya meninggal, itu bisa saja saya, saya penjaga kakak saya, Anda di PBB adalah penjaga saudara dan saudari Anda di Amerika dan Anda memiliki wewenang untuk membantu kami menegakan keadilan bagi kakak saya George Floyd," katanya.
Sebelumnya dalam rapat darurat Dewan HAM PBB negara-negara Afrika juga meminta PBB menggelar penyelidikan terhadap kekerasan yang dialami warga keturunan Afrika di seluruh dunia.
Duta Besar Afrika Selatan Nozipho Joyce Mxakato-Diseko mengatakan Dewan HAM PBB harus menjadi pelindung mereka yang lemah. "Dan terutama bagi korban dan keturunan perdagangan budak transatlantik," katanya.
Aktivis dan diplomat Pemerintah AS dan Australia melobi negara-negara Afrika menurunkan nada mereka dalam rancangan resolusi tersebut. Di rancangan terakhir tidak tertulis nama Amerika Serikat atau pembentukan komisi penyelidikan PBB.
Dalam rancangan terakhir meminta kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet 'mengumpulkan fakta dan kejadian yang berkaitan dengan rasisme sistemik dan tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan. Laporannya akan diserahkan satu tahun kemudian.
“Black lives matter. Indigenous lives matter. Nyawa masyarakat kulit berwarna berharga, semua orang lahir dengan martabat dan hak yang sama," kata Bachelet dalam pidatonya.
Ia mendorong adanya penyelidikan dan orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan berlebihan keke pengadilan. Amerika keluar dari Dewan HAM PBB dua tahun yang lalu dan tidak menghadiri rapat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
