Rabu 17 Jun 2020 16:43 WIB

Gugus Tugas Sebut Jumlah APD Kini Lebih dari Cukup

Pemerintah sempat kewalahan mencari kebutuhan APD.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Indira Rezkisari
Dokter memakai alat pelindung diri (APD) level III (tiga) saat memeriksa kesehatan gigi pasien di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Soelastri, Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2020). Rumah sakit setempat menerapkan pedoman pelayanan selama pandemi COVID-19 bagi dokter gigi, petugas medis dan karyawan yang bertugas,serta skrining pasien guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mencegah penyebaran COVID-19
Foto: ANTARA/Maulana Surya
Dokter memakai alat pelindung diri (APD) level III (tiga) saat memeriksa kesehatan gigi pasien di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Soelastri, Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2020). Rumah sakit setempat menerapkan pedoman pelayanan selama pandemi COVID-19 bagi dokter gigi, petugas medis dan karyawan yang bertugas,serta skrining pasien guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mencegah penyebaran COVID-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengklaim jumlah alat pelindung diri (APD) untuk menangani pasien sudah cukup. Bahkan ia menyebut jumlah APD kini sudah lebih dari cukup.

"Alhamdulillah sekarang ini jumlah APD sudah semakin cukup, bahkan kami sudah overcapacity," kata Doni dalam rapat yang digelar bersama DPR RI, Rabu (17/6).

Baca Juga

Doni mengakui, pemerintah sempat kewalahan memenuhi kebutuhan APD pada masa awal penanganan Pandemi. Bahkan saat itu jumlah APD nyaris kosong. Namun, sejumlah upaya dari berbagai pihak menurut Doni akhirnya bisa membuat kebutuhan APD itu tercukupi.

Upaya tersebut di antaranya Bea Cukai yang membatatalkan ekspor sebayak 170 ribu APD ke Korea Selatan untuk diserahkan ke Gugus Tugas lalu langsung didistribusikan. Kemudian, kata Doni, banyak pula industri tekstil yang akhirnya membuat APD dengan izin dan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Bahkan sudah ada yg dapat sertifikat ISO 16604 yg berstandar internasional dengan level 3 premium, bahan baku APD yang selama ini 100 persen didatangkan dari luar negeri terutama Korsel dan China," ucap dia.

Pemenuhan kebutuhan ini, kata Doni juga tak lepas dari upaya para perisetn kemenristek, BPPT, perguruan tinggi dan instansi lainnya dalam membantu pemerintah merancang alat kesehatan yang dapat digunakan untuk pengobatan masyarakat.

"Segala upaya kami lakukan agar seluruh provinsi mendapatkan dukungan memadai dari pusat. Termasuk mesin PCR yang tadinya jumlahnya hanya 1 di Jakarta akhirnya ada 206 yang tersebar di 34 provinsi," kata Doni.

Lebih lanjut, Doni mengatakan saat ini Gugus Tugas membutuhkan peningkatan tenaga kerja laboratorium. Presiden telah menugaskan kemenristek dan kemenkes agar memperbanyak tenaga yang punya kemampuan untuk mengelola lab, termasuk tenaga administrasi untuk melaporkan hasil.

"Ke depan, presiden meminta kemampuan (uji) ini ditingkatkan lebih dr 20 ribu, bahkan ke arah 30 ribu," ujar Doni Monardo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement