REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, Pancasila tidak perlu dibuat tafsiran yang lebih khusus dalam bentuk UU. Pemerintah harus mendengarkan masukan masyarakat untuk mencabut RUU haluan ideologi Pancasila (HIP) dari program legislasi nasional (prolegnas).
Hal ini disampaikan Zulkifli yang juga Wakil Ketua MPR saat menanggapi kekhawatiran berbagai pihak saat silaturahim dengan DPR dan DPRD Fraksi PAN se-Indonesia timur. “Terbukti, selama ini Pancasila adalah ideologi negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa,” kata Zulkifli dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id dari Humas DPP PAN, Selasa (16/6).
Zulkifli menegaskan bahwa saat ini muncul kekhawatiran terkait RUU HIP, yang menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Ada desakan yang sangat kuat dari masyarakat, dengan berbagai argumen, agar RUU HIP dihentikan pembahasannya.
"Seiring dengan itu, PAN mengikuti dan mendengarkan masukan dari masyarakat tersebut. Ada banyak kritik dan masukan yang disampaikan. Salah satu di antaranya mendesak agar DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas,” ungkap Zulkifli. Dalam kegiatan ini, Zulkifli didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno, Waketum PAN Yandri Susanto, dan Wakil Ketua FPAN DPR RI Saleh Pataonan Daulay.
Zulkifli menegaskan, Pancasila itu sudah final. Tidak perlu dibuat tafsiran yang lebih khusus dalam bentuk UU. "DPR harus mendengarkan masukan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menghentikan pembahasan," ujarnya.
Bagi PAN, Pancasila dan NKRI adalah harga mati yang harus terus dijaga dan dipertahankan. PAN akan melawan pihak-pihak yang akan mengubahnya. "Kalau ada pihak-pihak yang mau mengubah, akan kita lawan,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
