REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Sejak era Perang Dingin berakhir, Amerika Serikat (AS) memainkan peran dominan dalam hubungan internasional. Iran dan Rusia mengkritik pedas tindakan unilateralisme AS dan sekutunya ini.
Menteri luar negeri Iran dan Rusia dalam sebuah pernyataan menggarisbawahi bahwa mereka menentang unilateralisme Amerika Serikat dan beberapa sekutu Baratnya di arena internasional.
Pernyataan kedua menteri itu termaktub dalam dokumen "Deklarasi Republik Islam Iran dan Federasi Rusia tentang Memajukan Hukum Internasional", disusun dalam 13 paragraf dan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan timpalannya dari Rusia Sergei Lavrov pada Selasa (16 Juni 2020).
Pernyataan itu berbunyi: "Republik Islam Iran dan Federasi Rusia bertekad menolak pendekatan unilateral dan ilegal untuk menyelesaikan krisis global dan secara aktif mengejar pendekatan kolektif dan multilateral yang adil dan beragam berdasarkan pada prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional yang terkenal untuk memecahkan masalah regional dan global yang mendesak."
"Republik Islam Iran dan Federasi Rusia menolak anggapan bahwa mereka berusaha merusak tatanan internasional yang didasarkan pada hukum internasional."
Dalam paragraf lain berbunyi, Republik Islam Iran dan Federasi Rusia menegaskan kembali komitmen penuh mereka pada prinsip-prinsip hukum internasional yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan persahabatan dan Kerja Sama antara negara sesuai dengan Piagam PBB.
Pernyataan juga menyoroti: "Prinsip-prinsip hukum internasional, yang merupakan dasar dari hubungan internasional yang adil dan merata, memanifestasikan kerja sama win-win dan menciptakan ruang bersama untuk keamanan dan kerja sama ekonomi yang setara dan tidak dapat dipisahkan."
Di bagian lain dari pernyataan bersama tersebut, Zarif dan Lavrov menyatakan bahwa Republik Islam Iran dan Federasi Rusia memiliki pandangan yang sama bahwa prinsip kesetaraan kedaulatan sangat penting untuk stabilitas dalam hubungan internasional.
Pemerintah menikmati hak-hak mereka atas dasar kemerdekaan dan kesetaraan dan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka atas dasar saling menghormati.
Pemerintah memiliki hak untuk berpartisipasi secara setara dalam penciptaan dan pelaksanaan hukum internasional. Mereka juga berkomitmen untuk mempertahankan hukum internasional secara koheren dan konsisten dengan niat baik.
Republik Islam Iran dan Federasi Rusia menekankan prinsip yang mewajibkan pemerintah untuk menahan diri dari mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karenanya, mereka mengutuk intervensi militer sepihak.
Paragraf lain menyatakan: Republik Islam Iran dan Federasi Rusia sepenuhnya mendukung prinsip non-campur tangan dalam urusan dalam negeri atau luar negeri dan mengutuk campur tangan negara dalam urusan dalam negeri atau luar negeri dengan tujuan palsu. Juga, mengubah pemerintah yang sah yang melanggar prinsip ini.
Republik Islam Iran dan Federasi Rusia mempertimbangkan tindakan atau upaya apa pun untuk melemahkan atau menggoyahkan pemerintah atau lembaga mereka dalam bentuk atau dalih apa pun yang melanggar prinsip ini.
Pernyataan bersama mengatakan bahwa Iran dan Rusia mengutuk praktik ekstrateritorial hukum internasional yang melanggar hukum nasional sebagai contoh lain dari pelanggaran prinsip non-campur tangan dalam urusan internal negara.
Republik Islam Iran dan Federasi Rusia menekankan prinsip penyelesaian damai perselisihan dan sangat percaya bahwa pemerintah harus menyelesaikan perbedaan mereka melalui alat dan mekanisme yang telah mereka sepakati.
Proses ini akan membantu menyelesaikan perselisihan secara damai sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, dan sebagai hasilnya dapat menyebabkan pengurangan ketegangan dan peningkatan kerja sama damai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
