REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menerima kehadiran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (16/6) malam. Pertemuan itu membahas soal sikap Pemerintah terhadap pembahasan rancangan Undang undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
"Malam ini saya bersama Pak mahfud bertemu dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk menyampaikan sikap pemerintah yang sudah diambil," ujar Wapres melalui teleconference, Selasa (16/6).
Wapres kembali menegaskan, keputusan Pemerintah yang meminta DPR agar menunda pembahasan RUU HIP. Ini kata Wapres, setelah Pemerintah membahas dan memperhatikan berbagai tanggapan serta pandangan terhadap RUU inisiatif DPR tersebut. Selain itu, saat ini Pemerintah masih fokus dalam penanganan Covid-19 beserta dampaknya.
"Karena memang Pemerintah ingin fokus kepada penanganan Covid 19 dan dampaknya termasuk masalah sosial dan ekonomi dalam rangka upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional," katanya.
Karena itu, ia berharap sikap Pemerintah itu diterima oleh masyarakat secara luas. "Alhamdulilah keputusan pemerintah dapat respons dari MUI, NU, dan Muhammadiyah, semoga respons ini juga direspons sama oleh juga ormas yang lain," ucap Wapres.
Perwakilan pimpinan MUI Buya Basri Barmanda mengatakan RUU HIP memang telah menimbulkan kegelisahan kepada masyarakat. Karena itu, ia mengapresiasi sikap Pemerintah yang menunda pembahasan RUU tersebut.
"Hal ini memang menimbulkan kegelisahan bukan main kami berharap kepada semua ormas-ormas yang ada di MUI agar menjadikan ini sebagai pendinginan suasana," ujarnya.
Hadir dalam pertemuan yang diawali makan malam sekitar pukul 07.00 WIB, dari PBNU yaknu Sekjen PBNU Helmi Faizal Zaini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Perwakilan Pimpinan MUI Marsudi Suhud dan Buya Basri Barnanda.
Sebelumnya, ketiga ormas tersebut, beserta ormas lain dan sebagian besar masyarakat menentang pembahasan RUU HIP tersebut lantaran menyalahi Pancasila yang sudah disepakati oleh pendiri bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
