Selasa 16 Jun 2020 17:49 WIB

Kemendikbud Kaji Kurikulum Darurat Pandemi Covid-19

Kemendikbud mengakui banyak menerima masukan terkait kurikulum darurat pandemi Covid

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Nur Aini
Inan, siswi SLTP 6 Sekayu, tetap mengikuti pelajaran dengan sistem pembelajaran jarak jauh ( PJJ).
Foto: Diskominfo Kabupaten Muba
Inan, siswi SLTP 6 Sekayu, tetap mengikuti pelajaran dengan sistem pembelajaran jarak jauh ( PJJ).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan pihaknya menerima banyak masukan terkait dibuatnya kurikulum darurat. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengkaji kurikulum darurat tersebut.

"Memang sejak awal banyak permintaan misalnya dari KPAI, PGRI, IGI, agar Kemendikbud menyiapkan kurikulum khusus pandemi. Saya kira itu sudah kami sampaikan kepada Balitbang untuk dikaji," kata Hamid, dalam telekonferensi, Selasa (16/6).

Baca Juga

Ia menjelaskan, sebenarnya saat ini Kemendikbud ingin menerapkan program Merdeka Belajar. Di sejumlah daerah, sudah ada guru yang berinisiatif menyesuaikan pembelajaran di tengah pandemi ini melalui kelompok-kelompok, misalnya seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Di dalam MGMP tersebut, guru-guru mendiskusikan soal materi-materi esensial yang bisa diberikan selama masa pandemi. Para guru ini juga bisa memilih kompetensi dasar yang tepat diberikan kepada murid-muridnya melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Nah, ini tentu inisiatif yang bagus. Kami berharap ini bisa diikuti oleh daerah-daerah lain, karena prinsipnya guru kita itu, saya yakin bisa dan mampu memilih dan memilah kompetensi dasar yang mungkin dianggap terlalu kompleks sehingga bisa lebih disederhanakan," kata Hamid menambahkan.

Namun, ia mengakui saat ini persentase guru yang berinisiatif hanya sekitar 15-20 persen. Oleh karena itu, Kemendikbud menilai pihaknya harus mengambil bagian dengan menentukan penyederhanaan kurikulum. Nantinya, akan dibuat modul-modul untuk digunakan para guru selama PJJ berlangsung.

Menurutnya, hal itu bukan berarti inisiatif guru yang sudah berjalan dihapuskan. Hamid menjelaskan, inisiatif yang sudah ada bisa terus dilanjutkan, dan guru bisa memilih bagaimana pembelajaran yang tepat diterapkan dengan melihat kondisi muridnya.

"Tunggu dulu apa yang dihasilkan Balitbang. tapi yang jelas, untuk pembelajaran di TVRI kan kita sudah sederhanakan. Nah, termasuk juga panduan kurikulum. Jadi, tunggu saja semuanya sampai final," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement