REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Presiden Brasil, Jair Bolsonaro mengatakan, militer tidak dapat menjalankan perintah untuk menurunkan presiden terpilih. Pernyataan tersebut memperdalam perang verbal melawan lembaga yudisial yang menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi di negara tersebut.
Dalam sebuah wawancara dengan radio, Bolsonaro mengatakan, angkatan bersenjata tidak akan menerima keputusan politik untuk menyingkirkan presiden yang terpilih secara demokratis. Mantan kapten militer sayap kanan itu mengatakan, militer memegang tanggung jawab sejati untuk demokrasi di Brasil.
“Kami, orang-orang militer dari angkatan bersenjata, dan saya juga seorang militer, memegang tanggung jawab sejati untuk demokrasi di negara kami. Kami tidak akan pernah mengikuti perintah yang absurd," ujar Bolsonaro.
Komentar Bolsonaro menggemakan pernyataan serupa yang dirilis pada Jumat dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Hamilton Mourao, dan Menteri Pertahanan Fernando Azevedo. Hal ini memicu kekhawatiran atas pertempuran konstitusional antara Bolsonaro dan Mahkamah Agung Brasil.
Pengadilan mengawasi penyelidikan apakah Bolsonaro secara ilegal ikut campur dalam pengangkatan Polisi Federal. Penyelidikan lain yakni terhadap dugaan kampanye disinformasi pro-Bolsonaro di media sosial. Selain itu, Bolsonaro juga menghadapi proposal pemakzulan di Kongres.
Dalam sebuah wawancara, Bolsonaro juga berbicara tentang masalah legislatif. Dia mengatakan bahwa melakukan reformasi pajak adalah hal yang rumit dan pemerintah sedang mencari cara untuk merancang proposal yang dapat disetujui oleh Kongres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
