Thursday, 20 Rajab 1442 / 04 March 2021

Thursday, 20 Rajab 1442 / 04 March 2021

Hamas Serukan Penyatuan Kekuatan Seluruh Kelompok Palestina

Selasa 16 Jun 2020 11:24 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih

Pejabat Hamas serukan persatuan di antara masyarakat Palestina. Ilustrasi.

Pejabat Hamas serukan persatuan di antara masyarakat Palestina. Ilustrasi.

Foto: AP/Khalil Hamra
Pejabat Hamas serukan persatuan di antara masyarakat Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Hamas menyerukan persatuan di antara masyarakat Palestina dan melakukan perlawanan terhadap rencana Israel untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki. Pejabat senior Hamas, Salah al-Bardawil, menggaungkan untuk seluruh pihak melakukan gerakan seperti demonstrasi.

"Persatuan Palestina adalah landasan kekuatan nasional di mana aneksasi dapat dilawan dan digagalkan," ujar al-Bardawil di Jalur Gaza.

Perpecahan masih terjadi antara Hamas, yang memerintah Gaza, dan Otoritas Palestina (PA) yang berpusat di kota Ramallah, Tepi Barat. Meski begitu, Bardawil mendesak penyatuan kepemimpinan politik harus dilakukan.

"Adalah kewajiban setiap warga negara Palestina yang bebas untuk bangkit melawan agresi yang mencolok ini di tanah kami," kata Bardawil, dikutip dari Aljazirah, Senin (15/6).

Bardawil menyerukan pertemuan umum antara Hamas dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang mencakup berbagai kelompok Palestina lainnya. PA dan Hamas menentang aneksasi di Tepi Barat yang merupakan bagian dari rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Akhir Januari silam, Trump mengusulkan pembentukan negara Palestina yang didemiliterisasi pada wilayah yang tersisa dari Palestina yang tercerai-berai tanpa Yerusalem Timur. Padahal kota itu merupakan ibu kota negara masa depan bagi warga Palestina.

Aneksasi Israel yang direncanakan akan membuat orang-orang Palestina kehilangan tanah pertanian dan sumber daya air, terutama di wilayah Lembah Yordan. Langkah ini juga akan secara efektif menghancurkan solusi dua negara untuk konflik Arab-Israel yang didasarkan pada gagasan tanah perdamaian.

Niat Israel untuk terus maju melakukan aneksasi disambut dengan peringatan dari PBB. Badan tersebut mengingatkan bahwa tindakan seperti itu kemungkinan akan memicu kekerasan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya bertujuan untuk memulai proses aneksasi permukiman Tepi Barat dan Lembah Yordan mulai 1 Juli. Israel menduduki Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan Suriah setelah merebut wilayah itu selama perang 1967.

Israel menganeksasi Yerusalem Timur dan Golan Suriah masing-masing pada tahun 1980 dan 1981. Upaya itu pun tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA