REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan terkejut dengan penemuan delapan kuburan massal di wilayah Libya. Dia menyerukan agar dilakukan penyelidikan transparan terkait hal tersebut.

Guterres meminta Government National Accord (GNA), yakni pemerintahan Libya yang diakui PBB, mengamankan kuburan massal dan mengidentifikasi para korban. Ia pun meminta agar penyebab kematian ditetapkan dan jenazah para korban dikembalikan kepada saudara terdekat.

“Sekretaris Jenderal (PBB) sekali lagi mengingatkan semua pihak pada konflik di Libya tentang kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dikutip laman The Guardian, Sabtu (13/6).

Setidaknya delapan kuburan massal ditemukan pada Jumat (12/6). Sebagian besar kuburan itu berada di Tarhuna, sebuah kota yang sebelumnya menjadi benteng pasukan Libyan National Army (LNA) yang dipimpin Jenderal Khalifa Haftar.

Penemuan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran tentang tingkat pelanggaran HAM di wilayah yang dikuasai pasukan Haftar. Hal itu mengingat sulitnya dokumentasi di zona perang aktif.

Direktur Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Philippe Nassif mengagakan organisasinya ingin membantu proses verifikasi pembunuhan massal tersebut. “Kami ingin bisa masuk atau meminta PBB masuk dan mengumpulkan bukti potensi kejahatan perang serta kekejaman lainnya, sehingga akhirnya terjadi proses di mana keadilan dapat dihadirkan,” ucapnya.

Awal pekan ini menteri dalam negeri di GNA Fathi Bashagha mengatakan otoritas berwenang telah telah mendokumentasikan bukti dugaan kejahatan perang di Tarhuna. Laporan awal menunjukkan puluhan korban yang ditemukan di kuburan massal telah dikubur hidup-hidup. Bashagha pun mengungkapkan bahwa tim investigasi telah menemukan sebuah peti kemas di Tarhuna yang penuh dengan mayat hangus.

Pekan lalu, kelompok milisi yang bersekutu dengan GNA berhasil merebut kembali Tarhuna yang terletak sekitar 65 kilometer di tenggara ibu kota Tripoli. Itu menjadi serangkaian keberhasilan GNA dalam memukul mundur LNA. Sebelumnya pemerintah mengatakan telah memperoleh kembali kendali atas semua titik masuk dan keluar Tripoli, termasuk bandara.

Libya telah dilanda krisis sejak 2011, yakni ketika pemberontakan yang didukung NATO melengserkan mantan presiden Muammar Qadafi. Dia telah memimpin negara tersebut lebih dari empat dekade. Qadafi pun tewas setelah digulingkan.Sejak saat itu, kekuasaan politik Libya terpecah dua. Basis pertama memusatkan diri di Libya timur dengan pemimpinnya Khalifa Haftar. Sementara basis yang didukung PBB berada di Tripoli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika