REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) merespons sejumlah isu aktual dalam sepekan terakhir. Mulai dari isu lonjakan tarif listrik PLN hingga langkah-langkah yang harus dirumuskan untuk membangkitkan kembali industri pariwisata.
Berikut respons ketua MPR:
1. Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan mengenai tagihan listrik yang membengkak hingga lebih dari 20 persen bahkan hingga dua kali lipat, respons Ketua MPR RI:
A. Meminta PT PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM agar tidak membebani masyarakat dengan tagihan listrik yang naik hingga dua atau tiga kali lipat dari biasanya, serta segera memberikan penjelasan dan solusi yang konkret bagi masyarakat akan lonjakan tagihan listrik secara tiba-tiba disaat adanya aturan yang mewajibkan masyarakat berada dirumah.
B. Mendorong pemerintah, apabila diperlukan, melakukan investigasi bersama tenaga pencatat meter penggunaan listrik dibawah pengawasan Pengawas Keuangan/BPK, untuk menjawab protes dan keluhan masyarakat terkait melonjaknya tagihan listrik tersebut yang tidak wajar, sehingga akar persoalan dapat segera ditemukan, menggingat daya beli masyarakat semakin menurun dan masyarakat sudah terbebani biaya untuk kebutuhan hidup selama masa PSBB diberlakukan dan PT PLN tidak cukup hanya memberikan penjelasan yang menyatakan “bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik.”
C. Mendorong PT PLN untuk transparan dalam memberikan data tagihan listrik kepada masyarakat, dari mulai jumlah pemakaian hingga tarif yang dikenakan.
D. Mendorong PT PLN dan pemerintah berkomitmen dalam memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat, dalam hal ini untuk sektor energi/listrik, dikarenakan PT PLN seharusnya dapat berperan dalam memberikan keringanan listrik bagi masyarakat di tengah pandemi ini.
2. Menteri Keuangan resmi menyetujui penambahan anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 sebesar Rp 1,02 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan permohonan untuk tahapan pertama yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), respon Ketua MPR RI:
A. Meminta agar dengan adanya tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh proses pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, khususnya untuk tahapan awal yang dijadwalkan mulai pada 15 juni 2020.
B. Mendorong KPU segera mangajukan berbagai kelengkapan dokumen untuk memastikan tambahan anggaran tahap kedua dan ketiga kepada pemerintah (Kementerian Keuangan) agar dapat direalisasikan.
C. Mendorong pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terus melakukan verifikasi dan koreksi anggaran tiap daerah, sehingga dapat dipetakan daerah mana saja yang memerlukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada.
3. Menteri Perdagangan mengatakan kegiatan perdagangan termasuk di pasar tradisional harus tetap dibuka meski pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pasar tradisional merupakan salah satu penggerak roda perekonomian, respons Ketua MPR RI:
A. Meminta agar dalam membuka kembali aktivitas perdagangan harus tetap dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin, sehingga kita bisa cepat beradaptasi dan memasuki tatanan kehidupan normal atau new normal.
B. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dalam pembukaan kembali aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional dilakukan secara bertahap, dengan didasari pada data zona-zona persebaran Covid-19, serta mewajibkan baik pedagang maupun pembeli harus menggunakan masker.
C. Mendorong agar sebelum membuka kembali aktivitas perdagangan di pasar, pemerintah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terlebih dahulu melakukan rapid test dan PCR test kepada para pedagang di setiap pasar tradisional, khususnya di pasar yang sebelumnya terdapat kasus positif Covid-19 dengan tujuan memastikan para pedagang terbebas dari Covid-19.
D. Mendorong agar pemerintah bersama aparat penegak hukum/keamanan melakukan peninjauan dan pengawasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di setiap pasar tradisional yang akan dibuka pada 15 Juni mendatang, sebagai upaya dalam mengecek kesiapan pengelola pasar dalam beraktivitas di masa transisi menuju new normal.
E. Mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19, dan tetap menjaga jarak terutama saat menjalankan aktivitas diluar rumah.
4. Protokol kesehatan Covid-19 untuk industri pariwisata yang masih dalam proses perumusan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kemenparekraf, respons Ketua MPR RI:
A. Mendukung proses perumusan protokol Covid-19 untuk industri pariwisata oleh Kemenparekraf dengan mengikut sertakan pelaku usaha yang bergerak dibidang industri pariwisata, agar protokol yang dirumuskan tersebut dapat mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pariwisata.
B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf, agar dapat melakukan remodelling atau penyesuaian tata cara berwisata baru, sehingga wisata di Indonesia dapat tetap bisa berkembang dan bertahan meskipun saat ini masih pandemi covid-19, untuk menghilangkan rasa takut dimasyarakat untuk berwisata secara bebas seperti dahulu, perlu dilakukan inovasi seperti perubahan alur wisata, seperti staycation.
C. Mendorong Kemenparekraf memperhatikan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia/SDM yang bergerak di sektor pariwisata, sehingga pengawasan terhadap implementasi protokol tersebut dapat dilakukan dengan baik di lapangan.
D. Mendorong agar pembangunan bidang pariwisata di Indonesia dapat terus dikembangkan dan menjadi salah satu bagian penunjang perekonomian nasional.
