REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Anggaran untuk melakukan Pilkada saat pandemi Covid-19 bisa berlipatganda dibanding pemilu biasa. Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Pemprov Jabar, Dani Ramdan, sebagai contoh di Korea Selatan yang berhasil melaksanakan pemilu legislatif di tengah wabah Covid-19 anggaranya mencapai 4 kali lipat dibanding pemilu pada situasi normal.
“Di kita, mempet-mepetnya bisa dua kali lipat untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19,” ujar Dani di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/6).
Dani mengakui Pilkada idealnya memang harus dilaksanakan segera, karena masa tugas kepala daerahnya sudah habis. Yakni, ada yang selesai September, Januari, sampai seterusnya. Pelaksanaan pilkada di Jabar pada Desember dinilai ideal, untuk meminimalisasi masa tugas penjabat (Pj) bupati atau wali kota.
“Kalau tidak dilaksanakan Desember ini, pj bupati atau wali kota menjabatnya bisa lama, bahkan bisa 1-2 tahun. Kalau pilkada dilaksanakan Desember minimal pj bupati /wali kotanya tidak akan lama. Kalau menjabatnya sekitar 3 bulan itu normal, seperti biasa,” paparnya.
Dani menilai, jika Pj bertugas lama maka, khawatir akan stagnan. Karena sepanjang-panjangnya masa jabatan pj tidak seperti kepala daerah definitif yakni 5 tahun. Meskipun tugas dan wewenang pj sama dengan kepala daerah definitif tapi, tidak bisa setuntas kepala daerah definitif.
Tapi, melaksanakan Pilkada di tengah pandemi ini tentu harus dibarengi dengan bagaimana cara meminimalisasi risiko penularan Covid-19. Salah satu caranya dengan anggaran yang lebih banyak. Karena, panitia harus membeli banyak alat pelindung diri untuk petugas di lapangan.
Belum lagi, kata dia, membeli alat atau fasilitas yang dibutuhkan seperti disiinfektan, sabun cuci tangan, dan alat-alat lainnya. Selain itu, kata Dani masa kerja petugas seperti KPPS pasti lebih lama, bisa jadi, jam kerjanya diperpanjang, karena TPS-nya jadi lebih sedikit. Kalau tidak, TPS-nya diperbanyak. Karena harus tetap menjaga protokol kesehatan.
“Dengan kebutuhan-kebutuhan itu, pastinya dana yang dibutuhkan lebih banyak. Sebagai ilustrasi, yang sudah berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi Korea Selatan. Tapi anggarannya sampai 4 kali lipat dari pemilu pada situasi normal,” papar Dani.
Dani menilai, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada, dananya sangat terbatas. Karena, selama ini anggaran banyak digunakan untuk penanganan Covid-19.
“Tapi, katanya APBN mau membantu sharing dana untuk pilkada ini. Tentunya, dananya pasti besar karena ada sekitar 300 kota/kabupaten dan 18 provinsi yang akan melaksanakan pilkada se-Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengharapkan agar pelaksanaan Pilkada di Jabar pada Desember 2020 mendatang berjalan kondusif meskipun di tengah pandemi Covid-19.
"Pilkada ini memang cukup menyita perhatian. Bukan semata karena nyoblosnya pada Desember tahun 2020 nanti, tapi proses yang harus dilakukannya sebelum pencoblosan seperti apa di tengah pandemi Covid-19 ini," kata Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Pihaknya pekan ini akan merapatkan hal ini dengan KPU Jabar, KPU kabupaten/kota, khususnya 8 daerah yang akan menyelenyenggarakan pilkada, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda). "Saya mengharapkan bagaimana di 8 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada ini, indeks demokrasinya tinggi tapi tetap dalam melaksanakan proses pilkada ini tetep menerapkan protokol kesehatan," kata Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
