REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor zakat telah memberikan kontribusi dan peran penting di tengah kondisi pandemi Covid-19, terutama untuk membantu para mustahik dan keluarga yang terdampak wabah virus corona. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara online yang digelar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan soal kolaborasi multi-pihak dalam percepatan penanganan Covid-19 dengan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).
Kamaruddin mengatakan, Indonesia memiliki potensi zakat yang luar biasa, dengan potensi zakat nasional sebesar Rp 233 Triliun dari keseluruhan jenis zakat. Di samping itu, potensi wakaf uang nasional juga besar, yakni sebesar Rp 217 Triliun.
Indonesia juga memiliki lembaga amil dan zakat terbanyak di dunia, yakni sebanyak 534, dan nazhir wakaf juga besar sekali. Karena itu, dia mengatakan bahwa wabah Covid-19 ini merupakan ujian sekaligus momentum bagi umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai dan pesan agama yang otentik dengan mengoptimalkan peran ZIS dan wakaf dalam membantu penanganan covid-19 saat ini.
"Saatnya ziswaf tampil sebagai instrumen powerful dan berperan mengatasi Covid-19 dengan program nyata yang membantu dan memberdayakan masyarakat. Saya kira sekarang momentum yang sangat tepat untuk membuktikan ZIS adalah instrumen powerful yang diperkenalkan oleh Islam dalam mengatasi Covid-19 saat ini. Baznas dan lembaga amil zakat (LAZ) benar-benar merupakan organisasi yang bisa membantu, sehingga kedepannya harus didukung," kata Kamaruddin, dalam pemaparannya pada Rakornas Online Baznas yang mengusung tema "Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid-19", Rabu (10/11).
Kamaruddin lantas memaparkan sejumlah potensi dan kolaborasi sumber dana sosial untuk Covid-19. Hal itu di antaranya termasuk dari zakat, infak dan sedekah, CSR perusahaan, wakaf, dan penggalangan dana Fintek. Dalam membantu mengatasi dampak pandemi Covid-19, dia mengatakan bahwa Baznas dan LAZ telah bekerja keras.
Karena itu, menurutnya, perlu ada kolaborasi di luar Baznas dan LAZ, misalnya dengan BUMN dan perusahaan lain. Dalam hal ini, ia menekankan agar semua pihak berkolaborasi untuk mengkapitalisasi potensi dana ziswaf dan dana sosial lainnya. Dalam rangka melakukan literasi tentang potensi zakat, ia juga mengusulkan agar Baznas turut serta mengajak para penghulu di bawah Kemenag atau potensi eksternal lainnya untuk mensosialisasikan zakat di masyarakat.
Deputi Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan, mengatakan koordinasi yang terjalin untuk penanganan Covid-19 sudah terjalin di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, sinergi antara Baznas dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan semakin terlihat nyata.
Dia mengatakan, Baznas sebagai bagian dari masyarakat diharapkan dapat berperan penting dalam kolaborasi pentahelix dalam mendorong percepatan penanganan Covid-19. Dalam hal ini, kata dia, Baznas bisa berperan dalam membantu pendataan fakir miskin baru akibat wabah Covid-19.
Selain itu, pandemi Covid-19 telah membuat jumlah fakir miskin di Indonesia meningkat. Merujuk pada Komisi Fatwa MUI yang mengatakan bahwa zakat boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penanggulangan Covid-19 dan dampaknya, maka penyaluran ZIS dan DSKL dapat membantu mustahik terdampak dari segi kesehataan dan ekonomi.
"Kami berharap Baznas bisa membantu pendataan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan data yang lebih update. Kita berharap bisa bergandeng tangan dengan satu komando arahan, dam kami juga meminta dukungan Baznas untuk bersama berkolaborasi secara pentahelix untuk menangani wabah Covid-19 dan dampaknya ini dengan gugus tugas di masing-masing wilayah," kata Lilik.
BNPB sendiri menurutnya telah menggagas gerakan Rakyat Bantu Rakyat dalam penanganan Covid-19 ini. Gerakan tersebut terdiri dari enam hal, di antaranya dalam membantu edukasi, pangan, pendataan, ekonomi, medis, dan psikologi.
Hingga Selasa (9/10), Lilik menuturkan tercatat total 33 ribu orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, dengan kasus meninggal sebanyak 1923 dan sembuh 11.414. Dalam hal ini, dia meyakini 99 persen penduduk Indonesia masih sehat, atau kurang dari 1 persen menjadi orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pemantauan (PDP).
Namun demikian, Indonesia memiliki dokter yang terbatas. Ia mengatakan, hanya ada 1923 dokter paru atau 1 berbanding 1,2 juta orang. Selain itu, diakuinya rumah sakit dan alat kesehatan yang juga terbatas. Di samping, belum ada vaksin untuk virus corona.
Karena itu, Lilik menekankan bahwa upaya pencegahan menjadi kunci agar memastikan masyarakat yang sehat tetap sehat. Dalam hal ini, menurutnya, masyarakat menjadi garda depan. Sedangkan tenaga medis adalah benteng terakhir saat mereka harus masuk ruang perawatan. Sebagai upaya pencegahan, dia mengatakan perlu dilakukannya edukasi (memberikan pemahaman yang tepat), sosialisasi (menyampaikan informasi yang tepat) dan mitigasi (aksi bersama).
Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Asep Sasa Purnama, menyampaikan bahwa pihaknya berharap bisa memadukan sinergi program dari Kemensos dengan Baznas dalam penanganan fakir miskin ekstrim khususnya. Pasalnya, pada 2024 diharapkan angka fakir miskin ekstrim bisa hilang.
Wakil Ketua Baznas, Zainulbahar Noor, mengatakan bahwa dampak Covid-19 terhadap indikator makroekonomi Indonesia menunjukkan angka negatif pada berbagai skenario. Di samping itu, terjadi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Akibat dampak dari wabah virus corona ini, data statistik BPS menunjukkan jumlah tingkat kemiskinan mencapai hampir 5 juta dan angka pengangguran akan meningkat hampir 2 juta.
Dalam hal ini, Zainulbahar menyebut bahwa negara ini telah mencapai percepatan penanganan dampak wabah yang agak memadai. Di samping karena peran dari semua lembaga dan kementerian, ada juga peran strategis dari organisasi pengelola zakat (OPZ) di saat pandemi ini.
"Pengumpulan ZIS di Baznas mencapai dua kali lipat saat periode pendemi ini. Pada Mei 2020, jumlah dana yang terhimpun bahkan mencapai Rp 112 milyar. Lebih dari 90 persen dari dana yang terkumpul untuk mengatasi dampak pandemi dan bantuan tunai mustahik," kata Zainulbahar.
Dia lantas menekankan peran strategis dari para pimpinan OPZ selama masa pandemi ini. Menurutnya, penguatan struktur kelembagaan Baznas di pusat dan daerah diperlukan agar Baznas bisa berperan kuat dalam mengatasi dampak pandemi.
Sebagai upayanya, ia menuturkan bahwa Baznas telah mengadakan bantuan sosial ekonomi, berupa bantuan tunai mustahik kepada 6 cluster, termasuk nelayan, petani, dan sebagainya. Baznas juga mengutamakan bantuan usaha mikro dan komunitas melalui program Zakat Community Development (ZCD).
Di samping itu, adapula bantuan pemenuhan biaya pendidikan dan akses ke pasar. Di tingkat kesehatan, ia mengatakan bahwa Baznas memiliki dua program, yaitu pencegahan dan alat pelindung diri, serta program kuratif. Program pencegahan yang dimaksud termasuk sosialisasi dan penyediaan masker dan APD ke rumah sakit, bantuan penyiapan ruang isolasi dan ambulan untuk rumah sakit.
Dalam program kuratif, Baznas memiliki 8 Rumah Sakit Baznas (RSB), yang ditujukan untuk menangani gejala awal Covid-19 di seluruh daerah dan untuk peningkatan kesehatan serta gizi mustahik. Di Baznas, menurutnya, Setiap gerakan yang ada hubungannya dengan dampak Covid-19 dilakukan dengan sistem dan prosedur. Sehingga, diperlukan SOP new normal untuk jalannya sikap dan tindakan di lapangan, termasuk dalam penghimpunan dan penyaluran zakat pasca PSBB dan masa berikutnya.
Selain itu, Zainulbahar menuturkan bahwa Baznas juga meningkatkan kolaborasi dengan multi-pihak, dalam bantuan untuk pengentasan kemiskinan eks-PHK dan membangun komunitas melalui ZCD, termasuk di dalamnya pendidikan. Pasalnya, data BPS menyebut 80 persen dari pengelola UMKM itu merupakan tamat SD atau tamat SMP. Sementara itu, hanya 2 persen lulusan pendidikan tinggi, dan kurang dari 10 persen adalah lulusan SMA. Sehingga, pasca PSBB ini Baznas fokus untuk membantu mustahik dalam mulai membangun usaha mereka.
Sementara itu, ia menyebut bahwa zakat di Indonesia merupakan jumlah dana yang bisa mendampingi jumlah APBN. Dengan demikian, Baznas diharapkan bisa membantu kementerian sosial dalam pengentasan kemiskinan.
"Kami harapkan, dengan tujuan seperti itu, jumlah zakat bisa dinaikkan dengan perlu beberapa amandemen di Baznas dan badan wakaf," ujarnya.
Lebih lanjut, dia juga memaparkan soal persiapan Baznas menghadapi era new normal. Di atas 2020, ia mengungkapkan bahwa Baznas akan mencoba dengan dana zakat akan memperkuat usaha mikro agar kemampuan ekonomi di bidang tertentu bisa dikuasai. Baznas yang saat ini memiliki 548 kantor diharapkan akan bisa menjadi lembaga keuangan, sehingga bersama badan wakaf dan lainnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghapus semua dampak Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
