REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Yunani telah ikut campur urusan politik dalam negeri Turki. Respons Erdogan terkait komentar terbaru Athena tentang Hagia Sophia. Sebelumnya, Yunani berbicara guna menentang proposal yang diajukan di Turki untuk mengubah Hagia Sophia menjadi masjid.

Berbicara di radio nasional Turki dan televisi (TRT), Senin lalu, Erdogan mengkritik komentar dari Yunani. Erdogan menekankan bahwa keputusan soal Hagia Sophia tersebut bergantung pada lembaga Turki sendiri dan bukan urusan Yunani.

 

"Yunani bukan orang yang mengatur tanah ini, jadi harus menghindari pernyataan seperti itu. Jika Yunani tidak tahu tempatnya, Turki tahu bagaimana menjawabnya," ujar Erdogan dikutip laman Daily Sabah, Rabu (10/6).

 

Hagia Sophia merupakan salah satu situs bersejarah dan warisan budaya paling penting di dunia. Situs ini dibangun pada abad keenam selama Kekaisaran Bizantium Kristen dan berfungsi sebagai bagian kedudukan Gereja Ortodoks Yunani. 

 

Hagia Sophia kemudian diubah menjadi masjid pada masa Utsmani Istanbul tahun 1453. Kemudian, bangunan itu diubah menjadi museum selama pemerintahan partai tunggal sekuler pada 1935.

 

Namun, belakangan ada diskusi tentang mengubhnya kembali ke masjid. Hal itu memicu kontroversi, termasuk dari Yunani.

 

Pada 2015, seorang ulama membacakan Alquran di dalam gedung, situs warisan dunia UNESCO, untuk pertama kalinya dalam 85 tahun. Tahun berikutnya, otoritas agama Turki mulai menjadi tuan rumah dan menyiarkan bacaan agama selama bulan suci Ramadhan. Kemudian, panggilan untuk sholat dibacakan di dalam pada hari peringatan wahyu Quran pertama kepada Nabi Muhammad.

 

Hagia Sophia adalah salah satu masalah yang menyebabkan ketegangan antara kedua negara tetangga baru-baru ini, Yunani dan Turki. Komentar lain baru-baru ini dari Yunani bahwa Athena siap berkonflik militer dengan Turki.

 

Menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Yunani Nikolaos Panagiotopoulos, juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) yang berkuasa, Omer Celik, mengatakan bahwa itu adalah lelucon semata. "Turki adalah negara hukum, bukan negara suku. Tidak ada menteri yang berbicara seperti negara suku," kata Celik.

 

Dia mengatakan bahwa prioritas Turki adalah melindungi hak dan kepentingannya dalam ruang lingkup hukum. Celik menggarisbawahi bahwa tentara Turki adalah salah satu kekuatan militer paling kuat di dunia. "Tekad dan kekuatan angkatan bersenjata Turki untuk melindungi kepentingan nasional Turki tidak untuk dibahas, dan semua orang tahu itu," katanya.

 

Sementara itu, Celik juga mengatakan bahwa pemerintahan Siprus Yunani secara sistematis melindungi permusuhan terhadap Islam dan rakyat Turki. Dia merujuk tindakan anti-Muslim pada Ahad lalu. Saat itu bendera Kekaisaran Bizantium digantung di sebuah masjid di Siprus Yunani. Tindakan itu dikecam secara luas oleh pejabat Siprus Turki dan Turki, yang menuntut agar pelaku ditemukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika