Sunday, 3 Jumadil Awwal 1444 / 27 November 2022

Pakar: Pemerintah Perlu Benahi Manajemen Komunikasi

Selasa 09 Jun 2020 22:52 WIB

Red: Bayu Hermawan

Pakar Komunikasi Politik - Emrus Sihombing.

Pakar Komunikasi Politik - Emrus Sihombing.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pakar sarankan pemerintah perlu benahi manajemen komunikasi seiring menuju new normal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyarankan pemerintah untuk membenahi manajemen komunikasi seiring penyiapan menuju normal baru (new normal).

"Setidaknya ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni penanganan kesehatan, penegakan hukum, dan tindakan komunikasi," katanya di Jakarta, Selasa (9/6).

Baca Juga

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara diskusi virtual bertajuk "Efektifkah Penerapan New Normal di Masa Pandemi Corona". Emrus menekankan bahwa ketiga unsur tersebut harus dilakukan secara bersama-sama sehingga hasilnya efektif, termasuk komunikasi yang harus dihadapi dengan manajemen komunikasi.

Emrus mencontohkan kasus penolakan rapid test hingga penjemputan paksa jenazah pasien Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini, seperti di Surabaya dan Makassar. "Tindakan menolak rapid test, bahkan ada yang menjemput paksa pasien Covid-19. Ini karena kesadaran masyarakat terhadap virus belum tinggi. Bisa jadi termakan hoaks. Ini kan persoalan komunikasi," katanya.

Namun, Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengakui bahwa selama ini manajemen komunikasi politik pemerintah belum baik, baik pemerintah ke masyarakat, pusat ke daerah, termasuk sesama menteri. "Makanya, komunikasi pemerintah, mulai daerah hingga pusat harus profesional. Pendekatan-pendekatan komunitas cukup efektif, perlu di-'manage' baik," kata Emrus.

Pakar hukum Prof Gayus Lumbuun menyoroti dari perspektif hukum mengenai kesiapan menuju penerapan normal baru perlu mempertimbangkan banyak hal. Protokol yang sekarang menjadi istilah populer, kata dia, sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti panduan, aturan, hingga kesepakatan.

"Bagaimana struktur hukum menjamin pelaksanaan aturan protokol? Harus aturan yang betul-betul terukur yang digunakan," kata mantan Hakim Agung tersebut.

Struktur hukum pelaksana, kata dia, bisa diterapkan dengan baik kalau masyarakat bisa mengikuti sehingga dampak-dampak aturan tersebut harus dipikirkan. Sementara itu, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Soebandrio mengatakan daerah-daerah yang bersiap menuju new normal harus memiliki kondisi yang bagus dengan data-data terkini secara realtime.

Menurutnya, penerapan normal baru harus melihat kondisi setiap daerah yang berbeda, sebab bisa Jakarta lebih bagus kondisinya dibanding daerah-daerah yang lainnya. "Intinya, kita harus tetap aman dulu, seraya berupaya tetap produktif. Jangan dibalik. Protokol kesehatan harus dipenuhi, hindari perjalanan yang tidak perlu, dan hindari kerumunan," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA