REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung alokasi anggaran Program Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebab sebagian besar alokasi anggaran tersebut digunakan untuk sektor UMKM dan memperkuat BUMN.
Andre menilai, sektor-sektor tersebut termasuk sektor yang perlu diberikan stimulus. "Dalam catatan saya, lebih dari 65 persen alokasi anggaran digunakan untuk stimulus ke masyarakat miskin dan UMKM. Angka ini sekitar Rp 420 triliun dari sekitar Rp 640 triliun yang disiapkan," kata Andre dalam keterangan yang diterima Republika, Selasa (9/6).
Rincian alokasi dana untuk masyarakat miskin dan sektor UMKM di antaranya Dukungan Konsumsi bagi Rumah Tangga Miskin, rentan dan terdampak Covid 19 sebesar Rp 172,1 triliun, Subsidi Bunga untuk UMKM Rp 34,15 triliun, Insentif Perpajakan untuk UMMK sebesar Rp 123,01 triliun , alokasi untuk penjaminan kredit modal kerja baru UMKM sebesar Rp 6 triliun dan penempatan dana pemerintah dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp 87,59 triliun.
Andre menekankan, sektor UMKM harus diprioritaskan karena sektor ini menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Selain sektor UMKM, menurut dia, Pemerintah juga perlu untuk menstimulus BUMN.
"BUMN itu seperti lokomotif, membawa gerbong ekonomi kita. BUMN yang perlu distimulus terutama BUMN yang menjalankan penugasan dan proyek strategis nasional,” ungkap Politikus Gerindra ini.
Khusus untuk stimulus ke BUMN, Andre menjelaskan bahwa stimulus ini penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat luas dapat terus berlangsung dengan baik seperti penyediaan listrik dan BBM. Termasuk juga untuk memastikan program-program untuk UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro dapat berjalan dengan baik.
Andre memaparkan, bentuk stimulus ke BUMN terdiri dari beberapa dukungan. Dukungan itu misalnya percepatan pembayaran utang subsidi/kompensasi pemerintah ke BUMN yang menjalankan fungsi penugasan seperti PLN dan Pertamina.
Dukungan juga dapat berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional agar rencana pembangunan kita tetap dapat berjalan dan ketiga, pemberian dana talangan sementara kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas akibat Covid-19.
Terlepas dari upaya tersebut, Andre menyayangkan ada tudingan politisasi dalam keadaan di tengah Pandemi Covid 19 ini. “Saya mengkritisi teman-teman yang terlalu naif mempolitisir keadaan krisis yang sedang berusaha kita atasi bersama, ada yang mengatakan bahwa alokasi ini untuk memuluskan salah satu menteri menjadi Capres di 2024 misalnya," ujar legislator Sumatera Barat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
