REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pasien positif Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan tambah 180 kasus sehingga total menjadi 2.194 orang pada Selasa (9/6) ini. Sementara untuk pasien sembuh bertambah 31 orang, menjadi 704 orang dan meninggal dunia bertambah tiga menjadi 97 orang.
Sebelumnya, data yang dilansir pada Senin (8/6) jumlah pasien positif bertambah 108 orang, dengan total 2014 orang. Untuk tingkat kesembuhan dan kematian tidak ada penambahan kasus.
Sedangkan dari pantauan data posko gugus tugas Covid-19 Kota Makassar, pada Selasa (9/6), jumlah total pasien terkonfirmasi positif sebanyak 1.137 orang. Selanjutnya, dinyatakan sembuh 451 orang, dirawat di Rumah Sakit 393 orang, isolasi mandiri 207 orang, meninggal dunia 86 orang. Saat ini pasien positif di Kota Makassar masih tersisa 600 orang baik dirawat maupun isolasi mandiri.
Untuk jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) total sebanyak 930 orang, dirawat 367 orang, selesai pengawasan 464 orang dan pasien meninggal dunia 99 orang. Orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 1.639 orang, selesai dipantau 1.498 dan masih dipantau 141 orang.
Dengan jumlah penambahan kasus tersebut hari ini, Provinsi Sulsel masih berada di peringkat empat daerah yang terinfeksi Corona. DKI Jakarta berada di peringkat pertama sebanyak total 8.355 kasus.
Disusul Jawa Timur 6.533 kasus, Jawa Barat 2.448 kasus, Sulawesi Selatan 2.194 kasus. Selanjutnya, di atas seribu kasus, yakni Jawa Tengah 1.674 kasus, disusul Kalimantan Selatan 1.438 kasus, Sumatera Selatan 1.188 kasus, Papua 1.108 kasus dan Banten 1.061 kasus.
Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf menginstruksikan seluruh lurah dan camat melaksanakan piket selama 24 jam, menyusul kejadian adanya konflik penolakan tes cepat (rapid test) Covid-19. Terjadi juga insiden pengambilan paksa jenazah di rumah sakit oleh warga setempat.
"Lurah jangan takut untuk bertemu warga, justru tugasnya menenangkan kekisruhan ini dengan memberi edukasi. Komunikasikan, kerja sama camat, LPM dan RT, RW-nya. Ajak bertemu, tapi tetap terapkan protokol kesehatan," papar Yusran menginstruksikan dalam pertemuan di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Ia mengatakan, instruksi piket ini sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi kerawanan konflik di tengah masyarakat di masa pandemi Covid-19. Selain itu, mencegah kisruh penolakan warga pelaksanaan tes cepat serta pengambilan jenazah secara paksa di sejumlah rumah sakit yang melanggar protokol kesehatan.
Ia juga memerintahkan seluruh lurah intens melakukan pertemuan dengan RT, RW, LPM, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk berkoordinasi mencegah konflik, termasuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan protokol kesehatan.
"Hari ini saya minta semua lurah melaporkan hasil pertemuannya," ujar Yusran yang masih menjabat Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel itu menegaskan.
Pihaknya meminta jajaran lurah dan camat lebih intens turun melakukan pemantauan di lapangan termasuk ikut memberi edukasi kepada warga mengenai pelaksanaan tes cepat. Sejauh ini, Pemkot Makassar telah melakukan tes cepatmassal di enam kecamatan dengan jumlah yang reaktif sebanyak 130-an orang. Jumlah penularan, kata dia, mengalami penurunan.
“Jauh menurun, sebelumnya Reproduction Number (R0) Covid-19 di Makassar 3,8 yang berarti satu pasien bisa menularkan 4 orang. Sekarang, R0-nya kita 0,98. Itu artinya satu pasien hanya bisa menularkan ke satu orang, atau penularan lokal saja," ucap dia.
Kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta membuat jadwal piket bergilir setiap hari, untuk ikut melakukan edukasi serta pencegahan dini terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat.
"Lebih baik waspada dini, kasus dua hari ini cukup memprihatinkan, apalagi kita sudah mulai memasuki tahapan pilkada. Tugas kita untuk mengantisipasi adanya konflik. Seluruh petugas di lapangan akan dilengkapi dengan APD sesuai protokol kesehatan," katanya.
In Picture: Warga Makassar Tolak Ikuti Rapid Test Massal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
