Jumat 05 Jun 2020 21:06 WIB

Pemprov Aceh Keluarkan Edaran Protokol Kesehatan di Sekolah

Proses belajar mengajar di sekolah di Aceh akan diaktifkan kembali.

Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Idi, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Selasa (17/3/2020).
Foto: ANTARA/Syifa Yulinnas
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Idi, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Selasa (17/3/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengeluarkan Surat Edaran terkait protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah akan diaktifkan kembali memasuki masa normal baru.

"Sehubungan dengan masih berkembangnya pandemi Covid-19 di sejumlah daerah dan saat ini belum ditetapkannya perubahan status wilayah oleh pihak berwenang serta adanya kebutuhan keberlangsungan berbagai kegiatan pada kondisi tatanan normal baru produktif aman Covid-19, maka diperlukan penyesuaian pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah," kata Asisten II Setda Aceh, T Ahmad Dadek di Banda Aceh, Jumat (5/6).

Baca Juga

Pernyataan itu disampaikan mengutip poin dari edaran nomor 440/7715 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Normal Baru yang ditandatangani langsung Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Dalam surat edaran yang ditujukan kepada pimpinan daerah di kabupaten/kota se Aceh, dengan tujuan para bupati/wali kota bisa mengeluarkan instruksi tentang pencegahan Covid-19 di berbagai jenjang pendidikan di daerah masing-masing, bagi Kepala Dinas Pendidikan Aceh agar mengkoordinir pelaksanaan pencegahan Covid-19 di sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa dan bagi Kepala Kanwil Kemenag Aceh, mengkoordinir pencegahan wabah tersebut di sekolah sesuai dengan kewenangannya.

Kebijakan pelaksanaan pencegahan Covid-19 meliputi sosialisasi orientasi pengertian dan perilaku kehidupan saat normal baru. Selanjutnya adalah membentuk tim kerja di lingkungan satuan pendidikan bersama dengan tim Unit Kegiatan Sekolah untuk mengkoordinasi kegiatan operasional pencegahan pandemi Covid-19.

Kebijakan selanjutnya adalah melakukan pembiasaan, pembinaan dan pengawasan pola hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan di lingkungan sekolah dan melakukan pemeriksaan bagi seluruh warga sekolah.

selanjutnya pemeriksaan akan dilakukan pada empat kelompok yakni siswa, guru dan tenaga kependidikan yang berdomisili di wilayah zona hijau dalam kabupaten/kota yang sama dengan lokasi satuan kependidikan, sebelum memulai aktivitas belajar pada tatanan normal baru, akan dicek suhu tubuh dan kondisi kesehatan secara umum.

Sementara bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan yang berdomisili di luar wilayah zona hijau dalam kabupaten/kota yang sama dengan lokasi satuan kependidikan, sebelum memulai aktivitas belajar pada tatanan normal baru, akan dilakukan rapid test dan kondisi kesehatan secara umum.

Selanjutnya adalah aturan bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan yang berdomisili di zona hijau di luar provinsi yang sama dengan lokasi satuan kependidikan, sebelum memulai aktivitas belajar pada tatanan normal baru, akan dilakukan swab test dan kondisi kesehatan secara umum.

"Bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan yang berdomisili di zona merah di luar kabupaten/kota dan luar provinsi yang sama dengan lokasi satuan kependidikan, tidak diizinkan bergabung melakukan aktivitas sampai kondisi memungkinkan," kata Dadek.

Kemudian tersedianya peralatan seperti tempat cuci tangan maupun sarana prasarana pendukung lainnya yang dibutuhkan haruslah tersedia. Dan pengaturan jadwal belajar dan tata cara pelaksanaan serta hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pembelajaran di satuan kependidikan diatur lebih oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh/Kepala Kanwil Kementerian Agama Aceh dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19.

"Pimpinan Satuan Pendidikan diminta melaporkan pelaksanaan pencegahan Covid-19 kepada gubernur/bupati/wali kota melalui Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan ketentuan perundang-undangan," demikian Dadek.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement