REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan, saat ini pengusaha butuh keringanan dari sisi beban operasional seperti listrik dan gas. Selain juga kebutuhan akan stimulus modal kerja dimana kedua stimulus tersebut memungkinkan dunia usaha segera pulih dari kelesuan akibat melambatnya ekonomi.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, dunia usaha pun perlu penurunan tarif listrik dan gas, relaksasi pembayaran listrik dan gas selama 90 hari atau tiga bulan setelah jatuh tempo, serta diterapkannya pembayaran listrik sesuai penggunaan tanpa beban minimal. "Kita juga perlu penangguhan pembayaran PPN selama 90 hari dan percepatan waktu restitusi perpajakan," kata Hariyadi dalam diskusi virtual pada Jumat, (5/6).

Pengusaha, prihatin dengan PLN sebagai salah satu BUMN yang sudah mendapat kucuran dana stimulus cukup besar, tapi enggan memberikan keringanan. "Kita minta PLN menghapuskan minimun charge, tapi mereka jawab intinya enggak bisa hapuskan minimum charge. Padahal kita mau bayar sesuai yang kita pakai. Jadi stimulusnya setengah hati," tutur Hariyadi. 

Selain itu, lanjut Hariyadi, dunia usaha juga membutuhkan stimulus modal kerja agar bisa kembali pulih. "Kemudian stimulus modal kerja diberikan untuk jangka waktu selama satu tahun. Dengan subsidi bunga menyesuaikan suku bunga Bank Indonesia 4,5 persen," kata dia. 

Terkait stimulus modal kerja, ia mengungkapkan, pengusaha telah menghitung anggaran yang dibutuhkan supaya bisa kembali pulih. Untuk sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), diperlukan anggaran sebesar Rp 283,1 triliun. 

Lalu sektor makanan dan minuman memerlukan dana stimulus sebesar Rp 200 triliun dan sektor alas kaki sebesar Rp 99 triliun. Selanjutnya sektor hotel dan restoran membutuhkan anggaran sebesar Rp 42,6 triliun, disusul sektor elektronika dan alat-alat listrik rumah tangga yang memerlukan Rp 407 miliar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika