REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum memimpin video conference dengan perwakilan pengurus pondok pesantren (Ponpes) se-Jabar, dari Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/6). Pertemuan ini dalam rangka penyusunan protokol kesehatan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan pesantren.
Kepada 59 pimpinan ponpes, pengurus, hingga perwakilan Ormas yang mengikuti pertemuan online ini, Uu yang juga Panglima Santri Jabar menyampaikan rancangan 10 protokol kesehatan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar untuk Ponpes baik salafiyah maupun pesantren dengan sekolah. Namun, dalam pertemuan online itu, beberapa pimpinan pesantren di Jabar menyampaikan bahwa tidak semua Ponpes mampu memenuhi protokol kesehatan Covid-19. Terutama, terkait kebutuhan alat tes dan biaya.
Menurut Uu, Provinsi Jabar, akan mengupayakan bantuan kepada pondok pesantren. Ia berharap, semua pemerintah daerah melakukan hal serupa. "Dan permintaan dari para kiai, bupati/wali kota juga diharapkan memberikan perhatian. Beberapa pesantren menyatakan tidak sanggup melakukan semua protokol, pemerintah diharapkan membantu," ujar Uu.
Uu mengatakan, ia telah menyampaikan kesulitan pesantren tersebut ke Gubernur Jabar. "Insya Allah sesuai kemampuan sekalipun tidak maksimal, perhatian yang akan diberikan (Jabar) ke pesantren Insya Allah ada. Kami melaksanakan kegiatan (video conference soal SOP) ini pun bentuk perhatian, karena pondok pesantren di Jabar hampir 10 ribu," paparnya.
Kepada para wali murid, Uu pun mengimbau agar terus memperhatikan anak-anaknya selama di rumah agar kebiasaan selama di ponpes tidak luntur. "Jangan dilepas (dibebaskan) begitu saja. Dan banyak (orang tua) yang sudah ingin mengantarkan anak (kembali) ke pesantren, saya mohon sabar dulu, akan ada keputusannya," kata Uu.
Sementara menurut perwakilan dari Pondok Pesantren An-Nasuha Kabupaten Cirebon KH Usamah Mansyur, setelah isolasi mandiri, transportasi santri harus ikut diperhatikan. "Selama di perjalanan, naik kendaraan umum, berinteraksi, apakah (santri) dijamin sehat? Maka di ponpes harus diukur (suhu tubuh) ulang dan menjalani lagi protokol. Dan banyak juga pesantren yang tidak mampu memenuhi (kebutuhan protokol kesehatan), jadi kehadiran (bantuan) pemerintah sangat ditunggu," papar Kiai Usamah.
Sedangkan menurut Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya KH Abdul Aziz Affandi, Pemprov Jabar harus segera bergerak terutama dalam memberikan bantuan kepada Ponpes di Jabar. "Suara (kesulitan) pesantren sejak bulan Ramadhan sudah terdengar. Kita semua tentu berharap agar ada anggaran (bantuan untuk pesantren) dari Pemprov," katanya.
Dalam video conference tersebut, sejumlah pimpinan pesantren lain yang hadir antara lain dari ponpes di Depok, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, hingga Subang. Dengan adanya diskusi atau pertemuan ini, para pimpinan dan pengurus ponpes se-Jabar berharap protokol kesehatan jelang AKB di lingkungan pesantren Jabar bisa menjadi acuan new normal pesantren di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
