REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum memimpin video conference dengan perwakilan pengurus pondok pesantren (Ponpes) se-Jabar dalam rangka penyusunan protokol kesehatan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan pesantren, dari Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/6).
Kepada 59 pimpinan ponpes, pengurus, hingga perwakilan Ormas yang mengikuti pertemuan online ini, Uu yang juga Panglima Santri Jabar menyampaikan rancangan 10 protokol kesehatan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar untuk Ponpes baik salafiyah maupun pesantren dengan sekolah.
Uu menjelaskan, pertama seluruh santri di lingkungan ponpes harus memakai masker. Kedua, santri selalu di cek suhu tubuhnya sehingga ketika ada santri dengan gejala COVID-19 bisa ditindaklanjuti. Ketiga, santri harus selalu mencuci tangan setiap beraktivitas. Keempat, pengurus ponpes harus menyiapkan fasilitas cuci tangan/hand sanitizer di setiap tempat.
Kelima, kata Uu, Ponpes harus mengecek secara rutin kesehatan para ustadz/pengajar. Keenam, penghuni ponpes dianjurkan mengonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketujuh, rutin membersihkan fasilitas ponpes dengan disinfektan.
Kedelapan, kata dia, pesantren harus menyiapkan ruang isolasi proporsional, disesuaikan dengan jumlah santri, sebagai tindakan pertama jika ada kasus agar tidak menularkan ke santri lain. Kesembilan, jika ada kasus, segera hubungi layanan kesehatan. Terakhir, mengimbau para kyai untuk selalu memimpin doa atau salawat.
"Ini rancangan bagi kami untuk membuat keputusan. Di mal, masjid, sudah ada SOP. Tapi (untuk SOP) pesantren tidak bisa gegabah, tidak bisa membuat keputusan tanpa terima masukan dari kiai atau ulama karena mereka yang paham situasi kondisi pesantrennya," kata Uu.
Uu menjelaskan, 10 poin ini belum ditetapkan karena menunggu dan mendengar masukan dari kyai. "Nanti kami rumuskan kembali dan keputusan (baru) akan disampaikan lagi kepada para kyai," katanya.
Dalam pertemuan online itu, beberapa pimpinan pesantren di Jabar menyampaikan bahwa tidak semua Ponpes mampu memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Terutama, terkait kebutuhan alat tes dan biaya.
Uu menegaskan, pihaknya mencatat seluruh masukan, keluhan, dan aspirasi dari para pengurus ponpes. Ia pun berharap, pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing ikut memperhatikan kondisi Ponpes.
Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Prof. K.H. Syukron Ma'mun, BA, bahwa Daarul Rahman sudah siap menerapkan protokol kesehatan AKB. Meski begitu, dirinya mengajak pengurus lain untuk memadukan hal itu dengan tawakal.
"Jangan hanya menerapkan protokol kesehatan, tapi harus disertai tawakal. Kita memang berkewajiban memotong persebaran virus Corona, tapi tidak perlu memotong perintah Allah. Jadi setelah usaha, mari kita bertawakal," ucap K.H. Syukron Ma'mun.
Selain itu, sosok Nahdlatul Ulama ini pun mengusulkan agar santri melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum kembali ke pesantren. Terkait aturan new normal dari Kementerian Agama untuk dilakukan rapid test atau PCR bagi santri yang baru kembali, K.H. Syukron Ma'mun berharap ada bantuan dari pemerintah. "Kapan (pesantren) dibuka, kami tunggu arahan pemerintah. Jawaban Wagub bikin kami lega, karena yang siap (menerapkan AKB) boleh buka," katanya.
Dalam video conference tersebut, sejumlah pimpinan pesantren lain yang hadir antara lain dari ponpes di Depok, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, hingga Subang. Dengan adanya diskusi atau pertemuan ini, para pimpinan dan pengurus ponpes se-Jabar berharap protokol kesehatan jelang AKB di lingkungan pesantren Jabar bisa menjadi acuan new normal pesantren di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
