REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, Pandemi Covid-19 akan berdampak sistemik. Realisasi investasi kuartal II tahun ini pun dipastikan menurun.
Target realisasi investasi 2020, kata dia, juga akan disesuaikan kondisi yang terjadi. Maka ia menegaskan, BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi serta Kabupaten/Kota harus terus berkonsolidasi mendorong realisasi investasi.
“Pemerintah saat ini belum bisa menentukan kapan pandemi Covid-19 berlalu. Kita harus melakukan penyesuaian dengan keadaan ini," ujarnya melalui keterangan resmi pada Jumat, (5/6).
Bahlil mengatakan, BKPM akan melakukan revisi target realisasi investasi kuartal II 2020 ini. "Nanti akan kami informasikan lagi, dengan kondisi saat ini, kita harus melakukan hal-hal di luar kelaziman. Presiden Jokowi sudah sampaikan, saat ini ekonomi turun, banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi solusi menciptakan lapangan kerja yaitu melalui investasi,” jelasnya.
Hal itu disampaikan Kepala BKPM saat melakukan halal bihalal serta konsolidasi secara virtual dengan kepala DPMPTSP dari 34 provinsi se-Indonesia. Selain menjadi ajang silahturahmi Idul Fitri 1441 Hijriah, momen itu dimanfaatkan pula sebagai wadah diskusi perkembangan investasi di masing-masing daerah, terutama dalam masa pandemi Covid-19.
“Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu Kepala DPMPTSP Provinsi. Saya juga ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya menyukseskan realisasi investasi kuartal I 2020 lalu yang mencapai Rp 210,7 triliun atau tumbuh 8 persen dibandingkan tahun lalu,” kata dia.
Pada sesi diskusi, para kepala DPMPTSP menuturkan perkembangan investasi semasa pandemi Covid-19. Kegiatan fasilitasi investor dan memproses perizinan juga tetap berjalan demi menjaga produktivitas kerja, sambil terus menerapkan protokol kesehatan.
Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondro menjelaskan, dalam kondisi ini, pihaknya telah menerapkan tatanan normal baru secara produktif. Hal itu mengacu pada Surat Edaran dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
"Terkait OSS (Online Single Submission), kami harap akan ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Khususnya terkait implementasi setelah adanya Omnibus Law,” ujarnya.
Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Syamsuardi menambahkan, tetap optimistis di masa pandemi ini. Hanya saja memang terdapat tantangan, khususnya menjelang realisasi investasi kuartal II 2020.
“Banyak perusahaan yang belum sadar akan kewajiban mengisi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Kalau kesadaran meningkat, akan membantu capaian realisasi investasi. Bagaimana pun juga, saya tetap optimis investasi jalan terus,” ujar Syamsuardi.
Pada kesempatan sama Plt Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Rina Rahdianawati melaporkan secara singkat tindak lanjut pengawalan investasi terhadap 11 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Jawa Barat. “Kami sudah membahas 11 PSN ini dengan Bapak Gubernur Jawa Barat dan kami baru bertemu dengan 6 perusahaan," katanya.
Dirinya melanjutkan, masih ada 5 perusahaan lagi yang belum bisa dihubungi. "Kiranya kami mohon bantuan Bapak Kepala BKPM memfasilitasi hal ini, sehingga bisa kita koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten atau Kota,” ujar Rina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
