Kamis 04 Jun 2020 07:17 WIB

Pengawasan Dana Bantuan untuk BUMN agar Tepat Sasaran

Dana bantuan membantu BUMN dapat terus bergerak menumbuhkan perekonomian.

Rep: M Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Foto udara suasana pengerjaan tol Provinsi Bengkulu - Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan di pintu tol Betungan kota Bengkulu, Rabu (20/5). Dana bantuan membantu BUMN seperti Hutama Karya dapat terus bergerak menumbuhkan perekonomian sekaligus melayani kebutuhan hajat hidup publik.
Foto: ANTARA/DAVID MUHARMANSYAH
Foto udara suasana pengerjaan tol Provinsi Bengkulu - Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan di pintu tol Betungan kota Bengkulu, Rabu (20/5). Dana bantuan membantu BUMN seperti Hutama Karya dapat terus bergerak menumbuhkan perekonomian sekaligus melayani kebutuhan hajat hidup publik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 merupakan sebuah terobosan dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Dengan PP tersebut, kata Toto, memberikan angin segar agar BUMN strategis seperti PLN, Pertamina, Hutama Karya dapat terus bergerak menumbuhkan perekonomian sekaligus melayani kebutuhan hajat hidup publik.

PP tersebut berisi tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca Juga

Pemerintah telah memiliki tiga skenario bantuan dana untuk BUMN terdampak pandemi Covid-19. Itu terdiri atas pencairan utang pemerintah kepada BUMN, penyertaan modal negara (PMN) tahun 2020, hingga dana talangan yang merupakan pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemerintah.

"Perlu pengawasan supaya eksekusi aksi korporasinya tepat sasaran," ujar Toto saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (3/6).

Director BUMN Research Group (BRG) LMUI tersebut mengambil contoh Garuda Indonesia dan Krakatau Steel yang mendapat dana talangan untuk modal kerja. Kata Toto, Krakatau Steel terus merugi dalam tiga tahun terakhir dan saat ini sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran. Dengan begitu, penambahan modal kerja ini mungkin diarahkan supaya Krakatau Steel tetap punya 'tenaga' berupa cashflow saat restrukturisasi masih berlangsung .

"Kalau tidak ada injeksi ini mungkin Krakatau Steel bisa berhenti operasi dan memperparah kondisi," ucap Toto.

Toto meyakini Dirut Krakatau Steel Silmy Karim tetap akan melanjutkan proses restrukturisasi dan beberapa aksi korporasi penyehatan seperti perampingan unit bisnis (divestasi), perampingan SDM, serta sudah melakukan perbaikan kualitas jajaran manajemen group.

Sementara untuk Garuda Indonesia, lanjut Toto, memang dalam kondisi sulit sebagaimana perusahaan maskapai pada umumnya lantaran adanya kebijakan PSBB. Oleh karena itu, Garuda Indonesia membutuhkan bantuan dana untuk modal kerja dan menjalankan bisnis perusahaan.

"Yang penting dipastikan suntikan ini buat modal kerja, bukan buat bayar utang. Kita lihat perkembangan ke depan, kalau restrukturisasi Krakatau Steel berjalan sesuai rencana dan Garuda bisa rescue posisi daruratnya dan bisa terbang normal kembali maka persepsi investor bisa bagus," ungkap Toto.

Namun apabila terjadi kondisi sebaliknya, kepercayaan investor akan runtuh sehingga opsi privatisasi lanjutan atau undang investor startegis bisa menjadi opsi berikutnya.

Toto menilai tiga opsi yang dicanangkan pemerintah untuk membantu BUMN sudah tepat. Selain pencairan utang pemerintah dan dana talangan, injeksi PMN kepada Bahana, Hutama Karya, dan ITDC dapat memperkuatan struktur modal sehingga mampu bertahan pasca pandemi untuk melindungi usaha UMKM, sektor pariwisata, serta proyek strategis jalan tol Sumatera.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement