REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian mengatakan kesehatan dan keselamatan anak jauh lebih penting ketimbang peserta didik harus masuk kelas dalam penerapan tatanan 'new normal' tahun ajaran baru mulai 13 Juli 2020.
"Untuk itu, saya mendukung proses belajar mengajar tetap dilakukan jarak jauh seperti yang dilaksanakan selama masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sejak Maret lalu dimana siswa tidak harus masuk kelas," ujar Hetifah dihubungi dari Samarinda, Rabu (3/6). Menurut dia, pemerintah menetapkan tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juli 2020 namun hal tersebut bukan berarti sekolah akan kembali dibuka.
Ia mengatakan bahwa hal ini juga disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad. Hetifah yang juga Wakil Ketua Komisi X mendukung ditundanya pembukaan sekolah karena keselamatan siswa menjadi prioritas. Hal lainnya seperti ketuntasan kurikulum, adalah nomor dua.
Dalam kondisi newnormal, lanjutnya, sebaiknya pembelajaran tatap muka ditunda dulu sambil melihat perkembangan sehingga pemerintah lebih baik fokus dulu pada peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh.
"Tahun ajaran baru tidak apa-apa dimulai 13 Juli, namun sebaiknya tetap dilakukan belajar jarak jauh. Evaluasi apa yang telah dilakukan sebelumnya, sebaiknya diperbaiki di bulan-bulan ini," ucap Hetifah.
Ia mengatakan, ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan jarak jauh, salah satunya adalah dengan berkoordinasi secara aktif dengan Kemenkominfo untuk meningkatkan akses internet hingga ke daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
"Perbaikan pelayanan akses internet juga sebagai upaya peningkatan kapasitas guru dan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Ke depan sebaiknya kebijakan diarahkan ke sana, dibanding kembali melakukan 100 persen tatap muka," tuturnya.
Hetifah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesejahteraan Rakyat ini menyatakan pihaknya sangat memahami bahwa terdapat daerah-daerah yang masih kesulitan untuk menerapkan pendidikan jarak jauh.
Untuk daerah-daerah tertentu yang memang sangat sulit melaksanakan pendidikan jarak jauh, lanjutnya, mungkin harus dibuka demi memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan sambil menerapkan protokol kesehatan, namun hal ini merupakan opsi terakhir.
"Jika sekolah memang harus dibuka, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, seperti berada di zona hijau, kalau bisa yang nihil kasus COVID-19. Standar sarana prasarana juga harus mendukung protokol kesehatan seperti adanya sarana cuci tangan dan sistem UKS yang memadai," ucap Hetifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
