Monday, 4 Jumadil Awwal 1444 / 28 November 2022

MPR: Pemerintah Utamakan Keselamatan Jamaah Haji Indonesia

Kamis 04 Jun 2020 00:32 WIB

Red: Bayu Hermawan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Foto: istimewa
Ketua MPR menilai pemerintah utamakan keselamatan jamaah haji Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak masyarakat, khususnya yang sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji, untuk menerima dan mendukung Keputusan Menteri Agama  494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 Hijriah/ 2020. Bamsoet mengatakan, pemerintah mengutamakan keselamatan jamaah Indonesia terkait hal itu.

"Karena pemerintah harus mengutamakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan jamaah di tengah situasi pandemi Covid-19 karena sebagian besar usia calon jamaah haji dari Indonesia berusia di atas 50 tahun yang rentan terpapar Covid-19," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/6).

Baca Juga

Hal itu dikatakan, Bamsoet terkait keputusan pembatalan haji tahun 2020 sesuai tercantum dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H /2020 M.

Bamsoet meminta pemerintah segera mempersiapkan skenario pembatalan haji tahun ini dan skenario pemberangkatan haji ke depannya apabila situasi sudah aman dan memungkinkan. Hal itu menurutnya agar tidak terjadi antrian panjang daftar calon jamaah haji dengan mengembalikan secara utuh ongkos biaya penyelenggaraan ibadah haji.

"Langkah itu agar persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah dapat dilakukan dengan lebih maksimal," ujarnya.

Bamsoet meminta pemerintah memperhatikan perlunya jaminan pengembalian uang pelunasan jamaah haji tahun ini dengan menetapkan proses pengembalian ongkos biaya haji.

Selain itu menurut dia juga menjadikan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag di daerah sebagai pusat informasi bagi masyarakat yang butuh keterangan, serta memprioritaskan calon jamaah haji yang dibatalkan keberangkatannya untuk didaftarkan sebagai calon jamaah haji tahun 1442H atau tahun 2021.

"Pemerintah perlu melibatkan ulama, tokoh agama, ataupun ormas keagamaan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya kepada calon jamaah haji yang batal berangkat tahun 2020 ini, mengenai darurat syar'i sehingga seluruhnya dapat memahami dan keadaan di situasi pandemi seperti saat ini," katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta Pemerintah dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) segera menetapkan regulasi mengenai tata cara pendaftaran sebagai calon jamaah haji yang disesuaikan dengan kondisi tatanan atau gaya hidup baru dan kuota haji yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Langkah itu menurut dia agar masyarakat tidak bingung karena persiapan untuk keberangkatan haji membutuhkan persiapan yang matang dan waktu yang cukup panjang.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA