REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah menyampaikan kepada DPR agar penerapan new normal tidak terburu-buru. Hal tersebut disampaikan ketika DPR menyambangi kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada Rabu (3/6). 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada Republika.co.id, Rabu (3/6), menjelaskan pada kunjungan terkait pandemi Covid-10 itu, Muhammadiyah menyampaikan tiga hal. Dalam saran agar pemberlakuan new normal hendaknya tidak terburu-buru, Muhammadiyah meminta penerapan harus dimulai dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kedua, lanjut Mu'ti, pembukaan tempat ibadah tetap harus mengikuti protokol kesehatan dan kondisi masing-masing daerah. Ketiga, agar Pemerintah memberdayakan UMKM dalam pengadaan APD dan berbagai keperluan penanganan Covid-19.

Rombongan yang datang, yakni Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta tujuh anggota DPR lainnya. Tujuh anggota tersebut, di antaranya Andre Rosiade, Habiburrahman, dan Melki Laka Lena. 

Kedatangan mereka disambut Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dan Abdul Mu'ti. "Soal penanganan Covid-19, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh DPR, dan masukan Muhammadiyah terkait dengan rencana pemberlakukan new normal," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika