Friday, 19 Zulqaidah 1441 / 10 July 2020

Friday, 19 Zulqaidah 1441 / 10 July 2020

Pemprov Jabar Targetkan Penyaluran Bantuan Selesai 8 Juni

Rabu 03 Jun 2020 17:37 WIB

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum melepas penyaluran bansos untuk warga di Kabupaten Garut, Selasa (12/5).

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum melepas penyaluran bansos untuk warga di Kabupaten Garut, Selasa (12/5).

Foto: Dok Humas Pemprov Jabar.
penyaluran di kota berjalan cepat, di daerah terpencil perlu tenaga ekstra

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemprov Jabar, terus berupaya menyalurkan bantuan Provinsi Jabar yang merupakan bantuan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut Kepala Dinas Industri dan Perindustrian (Indag) Provinsi Jabar Mohammad Arifin Soedjayana, penyaluran bansos provinsi Jabar terus dilakukan ke seluruh daerah supaya dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 bisa tertangani.

"Sesuai dengan target penyaluran bantuan gubernur ini sampai tanggal 8 Juni harus selesai untuk Non DTKS dan DTKS. Sekarang kondisi dari 1,6 juta, sudah hampir 900 ribuan," ujar Arifin kepada wartawan di Gedung Sate, Rabu (3/4).

Arifin menjelaskan, Bulog memproduksi 100 ribu per hari. Kemudian, disalurkan melalui PT POS. Jadi kalau kemarin agak tersendat karena data,  sekarang agak sudah tidak ada masalah lagi.  "Di tahap ke dua mudah-mudahan (data, red) tidak berubah agar distribusi lebih baik," katanya.

Untuk pengadaan paket seperti beras, kata dia, bekerja sama dengan mitra. Saat masa panen di lapangan, Bulog membeli beras yang diberikan oleh mitra yang selama ini bekerja sama dan melakukan pengadaan dengan Bulog. Harganya, sesuai dengan standar bulog. "Kalau ada harga turun, semua harganya sesuai dengan standar. Semua yang sekarang ini pengadaan bulog bekerja sama dengan mitra di kab/kota bersangkutan. Bukan beras impor atau yang stok tahun lalu," paparnya.

Untuk daerah perkotaan, kata dia, penyaluran bisa diselesaikan lebih cepat, sedangkan untuk daerah-daerah yang terpencil membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. "Kendala lain adalah bila ada penolakan penyaluran baik dari masyarakat maupun aparat, hal ini membuat target penyaluran menjadi mundur dan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati," katanya.

Untuk menyelesaikan kendala tersebut, menurut Arifin, pihaknya intens berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI/POLRI. Tujuannya, supaya pendistribusian berjalan optimal. "Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusinya dan diselesaikan," katanya. 

Sebelumnya Menurut Ketua Tim Penyaluran Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat, Pemprov Jabar menggandeng unsur TNI untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Upaya tersebut merupakan salah satu strategi untuk memaksimalkan percepatan distribusi bantuan diterima oleh masyarakat. "Ke depan akan bekerjasama dengan tentara untuk distribusi ke lapangan," ujar Dudi.

Saat ini, kata Dudi, memang tidak hanya kombinasi antara PT Pos Indonesia serta ojek online (ojol) maupun ojek pangkalan (opang) saja sebagai strategi penyaluran bantuan di Jawa Barat. "Dengan Karang Taruna sudah dan dengan pekerja sosial juga sudah," katanya.

Menurut Dudi, pihaknya telah mendorong PT Pos Indonesia menyelesaikan seluruh distribusi yang tersisa dengan jangka waktu 14 hari ke depan. Terkait bantuan kepada non-DTKS, pihaknya menyiapkan untuk lebih 1,4 juta bantuan. Saat ini, setengah dari jumlah tersebut atau sebanyak 700 ribu bantuan telah dilakukan oleh Bulog. "Tetapi sebetulnya masih ada tertahan di (PT) Pos. untuk non-DTKS masih ada 1.040.000 ribu," katanya.

Menurut Dudi, Pemprov Jabar akan menyelesaikan kurang lebih 10 hari, tanggal 6 (Juli). "Insya Allah dari Bulog selesai, penyeluran (PT) Pos itu insya Allah 8 Juli akan kita selesaikan. terjadi overlap karena adanya perkembangan dan perubahan data," katanya. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA