REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut menandatangani naskah kesepakatan bersama penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur) pada 2020 - 2024.
Selain Gubernur Jabar, penandatanganan dokumen secara virtual melalui aplikasi Ruang Kerja pada Selasa (2/6), juga melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, Menteri Agraria dan Tara Ruang/ kepala BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri PPN/ kepala Bappenas, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, serta Walikota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Bekasi.
Ridwan Kamil mengatakan, perjanjian kerja sama (PKS) merupakan komitmen bersama selama empat tahun mendatang akan disiapkan anggaran Rp 35 triliun untuk menanggulangi banjir dan longsor di kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur. Anggaran, bersumber dari APBN melalui sejumlah kementerian, APBD provinsi dan APBD kabupaten kota.
"Hari ini kita menandatangani kesepahaman bersama untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp 35 triliun dibagi-bagi oleh anggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk menangani banjir di daerah Jabodetabekpunjur yang memang beberapa muara sungainya ada di Jabar dan hilirnya ada di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Menurut Emil, anggaran yang dipersiapkan oleh APBD Pemprov Jabar besarannya saat ini masih dihitung. Emil mengatakan pengalokasian anggaran ini akan dilakukan secara transparan.
Emil berharap, masyarakat bisa memahami bahwa menyelesaikan banjir dan longsor memerlukan biaya tidak sedikit dan waktu lama. Anggaran dari Pemprov Jabar, akan dirumuskan kira-kira persentasenya berapa dari Rp 35 triliun itu.
"Semoga dengan informasi yang transparan warga bisa paham bahwa proses menyelesaikan banjir itu butuh empat tahun sampai tahun 2024. Jadi kalau ada banjir di tahun-tahun depan mohon bersabar proyek raksasa Rp 35 triliun ini butuh waktu yang tidak sebentar," katanya.
Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Jabar Taufiq Budi Santoso, ada empat strategi rencana aksi yang disepakati dalam menanggulangi banjir dan longsor di wilayah Jabodetabekpunjur.
Pertama, koordinasi dan singkronisasi kegiatan secara bersama yang sejalan dengan terbitnya Perpres yang baru tentang Jabodetabek. Dengan begitu ke depannya akan dibentuk badan pengelola Jabodetabek secara mandiri.
Kedua, mencegah dan mengurangi risiko. Ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan, keempat keempat perlindungan dan pengendalian sempadan sungai, penanggulangan kawasan hulu, tengah dan hilir. “ Ini memerlukan komitmen dari setiap daerah terkait," katanya.
Menurut Taufiq, anggaran Rp35 triliun rinciannya Rp18 trilun dari APBN dan Rp17,9 triliun gabungan dari APBD DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan seluruh kabupaten kota terkait."Yang terbesar adalah dari DKI Jakarta yaitu Rp13,4 triliun dari total komposisi APBD tadi," katanya.
Pemprov Jabar akan mengalokasikan sebesar Rp 498 miliar dengan total 53 kegiatan. Komitmen terbesar berasal dari Kementerian PUPR sebesar Rp17,6 triliun."Jadi dari Rp18 triliun APBN, Rp17,6 triliunnya berasal dari Kementerian PUPR," kata Taufiq.
Program penanggulangan banjir longsor Jabodetabekpunjur 2020 - 2024 antara lain normalisasi Kali Bekasi yang membutuhkan anggaran sebesar Rp4,5 triliun."Untuk kegiatannya yang signifikan adalah normalisasi Kali Bekasi, di mana kebutuhan anggarannya kurang lebih Rp4,5 triliun," kata Taufiq.
Kemudian, penuntasan pembangunan Bendung Ciawi, pembangunan bendungan Cibeet dan Cijurey yang juga menjadi bagian penting untuk wilayah Karawang meskipun waduknya berada di wilayah Bogor. Serta kegiatan lain yang ada di tiga zona yaitu hulu, tengah dan hilir.
Pemprov Jabar, kata dia, dalam kegiatan tersebut berencana melakukan penataan dan revitalisasi Situ Gede dan Situ Rawakalong, serta penyusunan beberapa perencanaan termasuk DED drainase untuk di wilayah metropolitan Bodebekarpur (Bogor Depok Bekasi Karawang Purwakarta). Kemudian penanganan longsor di Kota Depok, penanaman pohon agroforestri di Kabupaten Bekasi dan pembuatan tebing di Kali Angke.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
